Kementerian Keuangan tengah berada dalam fase perombakan besar setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberhentikan Febrio Nathan Kacaribu dari jabatan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal serta Luky Alfirman dari posisi Direktur Jenderal Anggaran. Dua kursi penting itu ikut menambah daftar kekosongan di level eselon I dan langsung menarik perhatian publik karena menyangkut arah kebijakan fiskal pemerintah.
Di tengah sorotan tersebut, Purbaya memastikan pelayanan di Kementerian Keuangan tetap berjalan. Ia menegaskan sudah ada pelaksana harian yang ditunjuk untuk mengisi posisi sementara sehingga aktivitas internal, koordinasi, dan administrasi tidak terganggu.
Pengisian jabatan dilakukan sambil berjalan
Saat ditemui di Jakarta, Purbaya menyebut penunjukan pelaksana harian sudah aktif sejak kemarin sore. Ia menekankan bahwa perubahan di jajaran pejabat tinggi tidak menghentikan operasional kementerian.
“Sudah dikasih Plh sekarang. Sudah dari kemarin sore aktif,” kata Purbaya, menegaskan bahwa struktur kerja Kementerian Keuangan tetap bergerak meski belum ada pejabat definitif di beberapa posisi strategis. Langkah ini menunjukkan bahwa pengelolaan harian kementerian tetap dijaga sambil menunggu keputusan lanjutan.
Meski dua dirjen dicopot, Purbaya belum langsung memberikan tugas baru kepada keduanya. Ia mengatakan Febrio dan Luky diminta beristirahat terlebih dahulu sambil menunggu evaluasi kompetensi dan penempatan yang dinilai paling sesuai.
“(Febrio dan Luky) Istirahat dulu. Nanti saya cari tempat yang pas buat mereka,” ujar Purbaya. Pernyataan itu memperlihatkan bahwa rotasi yang terjadi belum diikuti pengumuman penugasan baru secara langsung.
Tiga kursi penting masih menunggu pengisian
Pergantian di tubuh Kementerian Keuangan tidak berhenti pada dua jabatan tersebut. Posisi Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan juga belum terisi secara definitif setelah Masyita Crystallin berpindah tugas ke PT Danantara Investment Management.
Dengan demikian, ada tiga jabatan strategis yang kini kosong atau masih dijalankan oleh pelaksana sementara. Kondisi ini membuat proses pengisian pejabat baru menjadi agenda penting di internal kementerian karena ketiga posisi itu berkaitan erat dengan arah kebijakan fiskal dan pengelolaan sektor keuangan.
Purbaya menyebut seleksi untuk ketiga posisi itu akan dilakukan sekaligus. Setelah kandidat diputuskan, nama-nama tersebut akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memperoleh persetujuan akhir.
“Nanti kan sekalian diajukan ke Presiden. Jadi sekaligus mungkin di awal atau pertengahan Mei,” tuturnya. Rencana ini menandakan bahwa penyusunan struktur baru di Kementerian Keuangan sedang disiapkan dalam satu paket.
Spekulasi mengiringi keputusan rotasi
Pencopotan dua dirjen itu memunculkan berbagai tafsir, termasuk dugaan adanya perbedaan pandangan terkait strategi fiskal dan kebijakan subsidi BBM. Seorang sumber pemerintahan yang dikutip IDNFinancials menyebut Direktorat Jenderal Anggaran sebelumnya sudah dipanggil Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan untuk mendapat pemberitahuan soal pergantian tersebut.
Sumber yang sama menyebut penjelasan rinci kepada publik belum disampaikan. Namun, latar tekanan fiskal disebut ikut memengaruhi perubahan di jajaran pejabat Kementerian Keuangan, bersamaan dengan arah strategi ekonomi yang sedang ditempuh pemerintah.
Dalam kutipan yang beredar, kondisi itu bahkan disebut sebagai kemungkinan adanya “beda mazab” di tengah tekanan fiskal dan pembahasan strategi subsidi BBM. Meski begitu, hingga kini belum ada penjelasan resmi yang merinci alasan pencopotan dua pejabat tersebut.
Komunikasi publik dan arah fiskal tetap dijaga
Di sisi lain, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro sempat mengatakan belum menerima informasi mengenai pergantian itu pada Selasa (21/4). Meski demikian, laman resmi djspsk.kemenkeu.go.id sudah mencatat Herman Saheruddin sebagai Plt. Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.
Di tengah perubahan internal itu, Purbaya juga menegaskan pemerintah belum berencana merevisi APBN 2026 meski ketidakpastian global meningkat akibat konflik AS-Iran. Ia menilai kondisi fiskal masih cukup kuat dan penerimaan negara tetap dalam keadaan baik.
Purbaya menambahkan bahwa defisit dalam APBN 2026 memang disiapkan untuk memberi ruang stimulus bagi dunia usaha. Pemerintah, menurut dia, akan terus mempercepat penyerapan belanja agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di tengah tekanan eksternal dan kebutuhan penyesuaian kebijakan yang terus berkembang.