Dugaan korupsi yang menyeret nama-nama di sekitar lingkaran strategis pemerintahan kini menempatkan transparansi penegakan hukum di bawah sorotan tajam. Publik menanti apakah kasus-kasus besar itu dibuka apa adanya atau justru diselesaikan lewat kompromi antarlembaga.
Salah satu titik paling sensitif adalah polemik pelimpahan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah, dari Polri ke Kejaksaan Agung. Sejumlah ahli hukum disebut mempertanyakan landasan hukum pelimpahan tersebut di KUHAP, sehingga desakan agar prosesnya dibuka ke publik semakin menguat.
Temuan besar yang ikut menyeret perhatian publik
Perhatian publik juga tertuju pada temuan sitaan brankas pribadi senilai Rp476 miliar di kediaman Febrie di Sentul. Dalam pandangan HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy, perkara itu menunjukkan bahwa persoalan kebocoran aset negara tidak bisa lagi dibaca sebagai kasus terpisah.
Khalilur, kiai kampung sekaligus penulis buku Prabowo untuk Indonesia Raya, menilai situasi ini menjadi ujian bagi integritas para pembantu presiden. Ia menegaskan bahwa visi besar presiden hanya dapat berjalan jika dijalankan dengan jujur oleh orang-orang di sekelilingnya.
MBG dan pertanyaan soal dana ratusan triliun rupiah
Perkara lain yang ikut disorot adalah dugaan korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis atau MBG yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana. Program yang semestinya memperbaiki gizi anak bangsa itu disebut mengelola alokasi dana hingga ratusan triliun rupiah.
Namun, dana tersebut diduga dialihkan ke pengadaan komoditas non-esensial demi mengejar margin keuntungan sepihak oleh oknum tertentu. Tuduhan itu membuat program yang mestinya menjadi simbol keberpihakan negara kepada rakyat justru memunculkan tanda tanya besar tentang arah pengelolaannya.
| Perkara | Tokoh Terkait | Poin Utama | Catatan |
|---|---|---|---|
| Tata Kelola MBG | Dadan Hindayana | Dugaan penyalahgunaan dana ratusan triliun rupiah | Dana seharusnya untuk perbaikan gizi anak bangsa |
| Aset Negara | Febrie Adriansyah | Ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipikor Polri | Disebut terkait temuan sitaan brankas pribadi senilai Rp476 miliar |
Di tengah dua perkara itu, kritik mengarah pada kemampuan aparat penegak hukum untuk bekerja tanpa kompromi. Khalilur menolak jika penyelesaian kasus besar hanya dijadikan sarana meredam konflik ego sektoral antarlembaga.
Desakan agar kebenaran dibuka lebih dulu
Ia menuntut Korps Adhyaksa membuktikan profesionalisme secara terbuka dan tidak memetieskan perkara demi menjaga marwah institusi. Menurutnya, rekonsiliasi kelembagaan tidak boleh mendahului pembuktian materiil yang jujur.
“Rekonsiliasi berarti bekerja bersama memperbaiki warisan ketidakadilan masa lalu. Perhatikan urutannya: kebenaran dulu, baru rekonsiliasi. Pengungkapan dulu, baru jabat tangan. Rekonsiliasi tanpa kebenaran hanyalah nama lain dari kompromi; dan kompromi atas kejahatan adalah pengkhianatan terhadap korban—dalam hal ini, seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Desakan perombakan struktural
Untuk mencegah ketegangan antarlembaga hukum dan keamanan berulang, Khalilur menilai Presiden Prabowo perlu melakukan perombakan serta penataan ulang struktural yang mendalam. Manajemen Satgas PKH disebut sebagai salah satu titik krusial dalam penyelamatan aset negara.
Ia juga meminta pemerintah menyusun mekanisme pengawasan silang yang ketat serta menjamin keterbukaan informasi publik di lingkungan internal TNI, Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, dan Polri. Menurutnya, langkah itu penting agar seluruh instrumen negara benar-benar mengamankan kekayaan negara, bukan menjadi ladang pemerasan oleh oknum berseragam.
Di saat pemerintah mendorong kedaulatan ekonomi lewat kebijakan ekspor satu pintu komoditas strategis dan pengembalian jutaan hektare lahan, skandal yang mencuat justru dinilai menggerus kepercayaan publik. Sorotan kini tertuju pada apakah negara memilih pembongkaran yang terbuka atau kompromi yang kembali menutup rapat kebocoran kekayaan negara.
