Dugaan kekerasan di daycare Little Aresha, Umbulharjo, kini menyeret persoalan itu ke ranah pidana yang lebih berat. Pengurus hingga pemilik yayasan ikut menjadi sorotan karena penyidik menilai ada kemungkinan mereka mengetahui, membiarkan, atau menutup-nutupi praktik yang terjadi di bawah pengawasan mereka.
Temuan awal Polresta Yogyakarta memperlihatkan adanya dugaan kekerasan yang tidak berdiri sendiri. Dari 103 anak yang terdaftar, 53 di antaranya disebut terindikasi mengalami kekerasan fisik, penelantaran, dan gangguan kesehatan serius akibat lingkungan pengasuhan yang tidak higienis.
Dugaan yang ditemukan di lokasi
Penyidik menemukan indikasi anak diikat tangan dan kakinya, dibiarkan tanpa busana di ruang tertutup, serta mengalami gangguan kesehatan seperti pneumonia dan masalah paru-paru. Kondisi itu membuat kasus Little Aresha tidak lagi dipandang sebagai pengasuhan yang buruk semata, melainkan diselidiki sebagai dugaan tindak pidana dengan dampak langsung pada keselamatan balita.
Polresta Yogyakarta melakukan penggerebekan setelah penyelidikan yang dipimpin Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Rizky Adrian. Dalam pemeriksaan awal, penyidik juga menemukan bukti digital berupa video yang memperkuat dugaan adanya tindakan kekerasan terhadap anak.
Selain bukti digital, muncul pula laporan dari orang tua yang mulai curiga setelah menemukan luka pada tubuh anak mereka. Pola temuan itu membuat penyidik menduga persoalan di daycare tersebut berlangsung dalam rentang waktu tertentu dan melibatkan lebih dari satu pihak.
Ancaman pasal yang mungkin diterapkan
Jika dugaan kekerasan itu terbukti, pelaku dapat dijerat Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak yang melarang kekerasan terhadap anak. Pasal 80 juga memuat ancaman pidana hingga 5 tahun penjara bila kekerasan menyebabkan luka berat, dan hukuman itu dapat ditambah sepertiga bila pelaku memiliki tanggung jawab pengasuhan.
Dalam konteks daycare, posisi pengasuh menjadi penting karena mereka berada langsung dalam hubungan pengasuhan harian. Karena itu, penyidik menilai unsur tanggung jawab pengasuhan dapat memperkuat penerapan pasal yang disangkakan.
Tindakan membiarkan anak dalam kondisi terikat dan tanpa pakaian juga membuka ruang penerapan Pasal 77. Aturan tersebut menyebut penelantaran yang menyebabkan anak sakit fisik atau mental diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 juta.
Kemungkinan perampasan kemerdekaan anak
Perbuatan mengikat tangan dan kaki balita secara paksa juga dapat dikaitkan dengan Pasal 333 KUHP. Pasal itu mengatur ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun, dan dapat meningkat menjadi 9 tahun bila perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat.
Dengan begitu, penyidik tidak hanya menyorot dugaan kekerasan biasa. Unsur penyekapan atau perampasan kemerdekaan anak ikut diperiksa untuk melihat apakah tindakan itu bersifat berulang, terencana, dan terjadi di ruang pengasuhan yang seharusnya aman.
Sorotan terhadap pengurus dan pemilik yayasan
Perhatian publik tidak hanya tertuju pada pengasuh di lapangan. Pengurus dan pemilik yayasan juga menjadi sorotan karena mereka dapat dimintai pertanggungjawaban bila terbukti mengetahui praktik kekerasan tersebut atau membiarkannya terus berlangsung.
Pasal 55 dan 56 KUHP dapat digunakan untuk menjerat pihak yang turut serta melakukan atau membantu tindak pidana. Dugaan pembatasan akses CCTV di ruang pengasuhan dan aturan penjemputan yang harus dilaporkan 30 menit sebelumnya ikut menambah perhatian penyidik terhadap sistem pengawasan internal.
Jika dugaan itu benar, peluang untuk menyamarkan kondisi anak sebelum dijemput orang tua menjadi lebih besar. Dalam kondisi seperti itu, tanggung jawab hukum tidak berhenti pada pengasuh, tetapi dapat merembet ke manajemen dan badan hukum yayasan.
Dampak yang ditanggung anak dan keluarga
Kasus ini juga membawa dampak yang jauh lebih luas dari ancaman pidana. Anak-anak berpotensi mengalami trauma mendalam, sementara keluarga harus menanggung beban pemulihan kesehatan dan psikologis akibat perlakuan yang diterima di daycare tersebut.
Di sisi lain, orang tua korban juga dapat menempuh gugatan perdata atas kerugian materiil dan immateriil. Biaya pengobatan serta trauma anak menjadi bagian dari dampak yang kemungkinan dimintakan pertanggungjawaban.
Yayasan pun berpotensi menghadapi sanksi administratif berat, termasuk pencabutan izin operasional secara permanen. Karena itu, proses hukum atas Little Aresha kini menjadi penentu untuk melihat sejauh mana pertanggungjawaban pengasuh, pengurus, dan pemilik yayasan dapat dibuktikan di hadapan penyidik.