Kasus dugaan keracunan massal usai pembagian Makan Bergizi Gratis di Surabaya membuat dapur SPPG Tembok Dukuh, Bubutan, dihentikan sementara. Langkah itu diambil sambil menunggu hasil uji laboratorium yang akan menentukan sumber persoalan pada menu yang dibagikan kepada para siswa.
Badan Gizi Nasional Jawa Timur menyebut SPPG tersebut sebagai pemasok MBG pertama di Surabaya yang terkait insiden bermasalah. Perhatian kini tertuju pada hasil pemeriksaan dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan dan dinas kesehatan yang masih dinanti sebagai dasar penanganan berikutnya.
Pemeriksaan masih berjalan
Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur Teguh Bayu Wibowo mengatakan evaluasi terus dilakukan bersama penghentian sementara operasional dapur. Keputusan itu diambil sampai ada kepastian mengenai penyebab gejala yang dialami para siswa.
BGN Jatim juga sudah turun langsung ke lokasi untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Di saat yang sama, distribusi makanan diminta berhenti sementara sambil menunggu arahan dari kepala SPPG setempat.
Dapur SPPG itu biasanya menyalurkan hingga 3.020 porsi MBG. Penghentian operasional sementara disepakati oleh BGN Jawa Timur bersama pihak pengelola SPPG terkait.
Gejala dialami sekitar 200 siswa
Kasus ini mencuat setelah sekitar 200 siswa dari 13 satuan pendidikan mengalami gejala pusing, mual, dan muntah usai menyantap MBG. Kondisi itu kemudian menjadi perhatian karena muncul berdekatan setelah makanan dibagikan.
Belum ada kepastian penyebab dari rangkaian keluhan tersebut. Karena itu, hasil pemeriksaan laboratorium menjadi penentu untuk memastikan apakah sumber masalah berasal dari menu MBG yang diterima para siswa.
Pemprov Jatim ikut menelusuri
Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga bergerak melakukan investigasi mendalam atas kejadian di kawasan Tembok Dukuh, Bubutan, Surabaya. Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Satgas MBG Jatim Emil Elestianto Dardak menyebut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jatim Erwin Astha Triyono sudah turun langsung ke lokasi.
Fokus pengecekan diarahkan pada penanganan awal dan kondisi para siswa yang terdampak. Pemprov Jatim masih menunggu informasi terbaru setelah pemeriksaan lapangan dilakukan pada hari yang sama.
Sanksi ikut dibahas
Emil menegaskan mekanisme pertanggungjawaban terhadap SPPG tetap berlaku bila ditemukan kelalaian dalam menjaga higienitas dan keamanan pangan. Menurut dia, sanksi akan dijalankan secara kolektif dengan koordinasi utama di bawah Badan Gizi Nasional.
Ia juga menyampaikan bahwa BGN pernah memberikan sanksi kepada SPPG yang terlibat dalam sejumlah insiden serupa sebelumnya. Namun, efektivitas langkah itu masih dievaluasi untuk melihat apakah ada perbaikan setelah tindakan dijatuhkan.
Kasus di Surabaya ini menjadi sorotan karena melibatkan banyak siswa dari sejumlah sekolah dalam waktu berdekatan setelah mengonsumsi MBG. Selama dapur SPPG masih berhenti beroperasi, hasil laboratorium akan menjadi penentu langkah BGN dan pemerintah daerah berikutnya.
