Gelombang penolakan terhadap bensin campuran etanol 20 persen atau E20 di India terus membesar, seiring banyak pengendara mengaku efisiensi bahan bakar turun dan performa kendaraan melemah. Kontroversi ini kini menjalar dari SPBU ke ruang politik, bahkan memicu rencana aksi turun ke jalan.
Pemerintah Narendra Modi menghadapi tekanan baru karena kebijakan yang semula diposisikan sebagai program energi justru berubah menjadi isu kepercayaan publik. Di negara yang merupakan pasar mobil terbesar ketiga di dunia, warga semakin keras mempertanyakan penerapan E20 yang menurut mereka terasa memaksa.
Keluhan pengguna makin ramai di media sosial
Ratusan pengendara membagikan pengalaman mereka di media sosial, mulai dari turunnya jarak tempuh hingga kekhawatiran soal keausan komponen mobil. Sebagian unggahan muncul setelah pernyataan Jaksa Agung India R. Venkataramani memicu perdebatan baru di dunia maya.
Salah satu video di X yang ditonton lebih dari 500 ribu kali memperlihatkan pengendara bernama Manish Kashyap di sebuah bengkel bersama mobilnya. Dalam video itu, ia mengklaim kendaraannya rusak akibat BBM tersebut dan mengatakan sudah menghabiskan banyak uang untuk mobil serta membayar pajak, tetapi mobilnya tidak berfungsi setelah dua bulan.
Pernyataan yang memperlebar polemik
Venkataramani menyebut E20 sebagai “eksperimen” dalam sidang pengadilan, meski pemerintah membantah pernyataan itu pernah diucapkan. Video sidang yang menampilkan ucapan tersebut telanjur viral dan memperbesar kemarahan publik.
Belakangan, Venkataramani mengatakan kepada Reuters bahwa istilah “eksperimen” yang dimaksud merujuk pada volume pasokan etanol, bukan kebijakan etanolnya. Klarifikasi itu belum cukup meredakan penolakan yang terlanjur meluas di ruang digital.
Kantor pers pemerintah India pada Jumat (3/7) menilai kritik terhadap E20 sebagai “klaim liar” dan meminta warga tidak “termakan hasutan”. Pemerintah tetap mempertahankan kebijakan itu sambil berusaha menahan eskalasi sentimen negatif.
Argumentasi pemerintah dan bantahan dari pengkritik
Menteri Perminyakan Hardeep Singh Puri berupaya menenangkan pengendara dengan membandingkan bahan bakar etanol dengan penggunaannya di balap motor. Menurut dia, bahan bakar itu juga dipakai di mobil balap, akselerasinya meningkat, meski jarak tempuh bisa sedikit turun.
Pemerintah India menegaskan E20 memiliki manfaat yang lebih luas daripada sekadar efisiensi kendaraan. Campuran ini dinilai membantu menurunkan emisi karbon, mengurangi impor minyak mentah untuk menghemat devisa, serta mendukung pendapatan petani melalui meningkatnya permintaan bahan baku pertanian untuk produksi etanol.
Namun, kritik tetap bertahan karena banyak warga merasa kebijakan tersebut diterapkan minim konsultasi publik. Priyank Kharge, menteri di pemerintahan negara bagian dari Partai Kongres yang beroposisi di tingkat nasional, mengatakan pemerintah tak bisa menantang warga membuktikan kerusakan sementara data milik pemerintah sendiri belum rampung.
Aksi protes mulai disiapkan
Tekanan publik yang semakin besar membuat penolakan terhadap E20 berpotensi meluas ke jalanan. Tehseen Poonawalla, sosialita asal New Delhi yang mendukung Partai Kongres, berencana menggelar unjuk rasa di New Delhi pada Minggu (5/7).
Ia menyebut ribuan orang sudah menunjukkan minat untuk bergabung dalam aksi itu. Perkembangan ini membuat program energi pemerintah berubah menjadi isu politik sensitif yang dipantau ketat di India.
Implikasi ke Indonesia
Polemik di India ikut disorot karena Indonesia juga menyiapkan kebijakan serupa secara bertahap. Pemerintah berencana menerapkan E5 sebelum Desember 2026, E10 pada awal 2027, dan E20 mulai Januari 2028.
Sebelum E20 mandatori berlaku, pemerintah Indonesia berencana melakukan uji jalan bersama Gaikindo. BBM E5 sendiri sudah tersedia di Indonesia lewat Pertamax Green 95 yang dirilis Pertamina pada Juli 2023.
Direktur Jenderal EBTKE ESDM Eniya Listiani Dewi menyebut bauran bioetanol akan dinaikkan bertahap sesuai jadwal itu. Ia juga mengatakan mesin kendaraan modern diyakini mampu mengonsumsi bensin campuran etanol hingga 30 persen, merujuk pada jurnal yang tidak ia rincikan sumbernya.
Meski begitu, Eniya menegaskan pemerintah tetap akan menguji secara terukur sebelum memastikan jadwal tiap tingkat campuran. Di India, perdebatan soal E20 kini telah melampaui isu teknis dan menjadi ujian kepercayaan publik terhadap kebijakan energi pemerintah.