Pemerintah menempatkan E20 sebagai salah satu cara paling cepat untuk menekan impor bensin yang masih sangat besar. Dengan skema pencampuran etanol 20 persen, kebijakan ini ditargetkan bisa memangkas impor bensin hingga 8 juta kiloliter.
Langkah itu disiapkan untuk mulai berjalan pada 2028. Di tengah kebutuhan bensin nasional yang berada di kisaran 39 juta hingga 40 juta kiloliter, sekitar 20 juta kiloliter di antaranya masih dipenuhi dari luar negeri.
Kepala Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menilai Indonesia punya modal bahan baku yang cukup untuk menopang program tersebut. Singkong, jagung, dan tebu disebut sebagai sumber nabati yang bisa diolah menjadi energi.
Pemerintah melihat E20 bukan hanya sebagai kebijakan bahan bakar, tetapi juga bagian dari dorongan industrialisasi bahan nabati di dalam negeri. Dengan begitu, komoditas pertanian dan perkebunan tidak lagi berhenti sebagai bahan pangan, melainkan masuk ke rantai pasok energi nasional.
Pengalaman biodiesel jadi pijakan
Arah kebijakan ini juga dipengaruhi keberhasilan program biodiesel yang lebih dulu berjalan. Setelah hampir sepuluh tahun diterapkan secara konsisten, impor solar disebut sudah berhenti total.
Saat ini, campuran minyak sawit dalam solar sudah mencapai 40 persen. Pemerintah berencana menaikkannya menjadi 50 persen pada Juli mendatang.
Bahlil menilai pengalaman itu menunjukkan bahwa pengurangan impor bisa dicapai lewat pemanfaatan bahan baku domestik. Karena itu, E20 diposisikan sebagai kelanjutan dari strategi yang sama untuk memperkuat swasembada energi.
Dampak yang dibidik dari E20
Jika mandatori E20 terlaksana, penghematan dari sisi impor bensin diperkirakan cukup besar. Pemerintah menyebut angka pengurangannya bisa mencapai 8 juta kiloliter.
Dampak tersebut dianggap penting karena tekanan pada neraca energi masih tinggi. Di saat konsumsi bensin terus berada pada level puluhan juta kiloliter, porsi impor tetap menjadi beban yang besar bagi negara.
Bahlil juga membandingkan arah kebijakan Indonesia dengan Brasil. Negara itu lebih dulu memanfaatkan kebijakan serupa untuk memperkuat kemandirian energi, dan Indonesia ingin mengikuti jalur yang sama agar tidak terus bergantung pada pasokan energi global.
Tantangan lain masih datang dari LPG
Di luar bensin, sektor gas rumah tangga juga masih menyisakan persoalan besar. Produksi domestik disebut baru mampu memenuhi sekitar seperlima kebutuhan nasional.
Indonesia tercatat mengimpor 7,47 metrik ton LPG per tahun, dengan beban subsidi yang berada di kisaran Rp 80-87 triliun. Angka itu memperlihatkan ketergantungan pada pasokan luar negeri masih kuat di energi rumah tangga.
Sebagai alternatif, pemerintah mulai memperkenalkan Compressed Natural Gas atau CNG. Teknologi ini diklaim lebih efisien secara biaya dibandingkan LPG dan sedang dipersiapkan untuk kebutuhan rumah tangga.
CNG sebelumnya juga sudah diuji dalam program makan bergizi gratis. Pemerintah memandang uji coba itu sebagai salah satu tahap awal sebelum pemakaian yang lebih luas.
Pasokan minyak mentah ikut diperluas
Selain mendorong energi berbasis nabati dan gas alternatif, pemerintah juga memperlebar sumber pengadaan minyak mentah. Jalur impor kini tidak lagi terpusat di Timur Tengah.
Pasokan kini dijangkau dari Afrika, Amerika, dan Rusia. Bahlil menegaskan langkah itu berkaitan langsung dengan upaya menjaga stabilitas pasokan energi bagi jutaan penduduk Indonesia.
