Rapat Kerja Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama 2026 di Semarang menghasilkan enam kesepakatan strategis yang menempatkan ketahanan pangan dan energi sebagai agenda bersama 10 provinsi. Kesepakatan itu ditandatangani seluruh pimpinan delegasi provinsi anggota dan disaksikan Direktur Eksekutif Sekretariat Bersama MPU Suhajar Diantoro.
Di forum yang digelar di Hotel Tentrem Semarang, Selasa (12/5/2026), para kepala daerah juga menyatakan dukungan terhadap program prioritas nasional di bidang infrastruktur perumahan dan ketahanan bencana. Salah satu fokus yang ikut dibahas ialah pembangunan Giant Sea Wall di Pantai Utara Jawa.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi membuka pertemuan itu sebagai tuan rumah dan mendorong kerja sama yang lebih konkret di tengah tekanan pada sektor pangan dan energi. Jawa Tengah menempatkan konektivitas antardaerah sebagai kunci agar program pembangunan nasional bisa berjalan lebih efektif dan merata.
Forum tersebut mempertemukan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, serta pimpinan delegasi dari Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, dan Kepulauan Riau. Komposisi ini menunjukkan forum berjalan sebagai wadah kerja sama lintas wilayah dengan karakter dan tantangan yang berbeda.
Dalam pembahasan substantif, para delegasi menyoroti dukungan program dan anggaran untuk Rencana Aksi enam bidang Perjanjian Kerja Sama tahun 2027. Salah satu kesepakatan yang muncul adalah penguatan ketahanan pangan secara terpadu sebagai respons atas dampak El Niño terhadap produksi pertanian di provinsi anggota FKD-MPU.
Kesepakatan lain mendorong kerja sama Badan Usaha Milik Daerah bidang pangan di seluruh provinsi anggota MPU. Forum juga menegaskan perlunya penguatan ketahanan energi sebagai respons terhadap tantangan krisis energi global, sekaligus memastikan Rencana Aksi PKS FKD-MPU pada tahun anggaran 2027 dijalankan secara konsisten dan terukur.
Selain itu, para kepala daerah menyepakati koordinasi, pengendalian, monitoring, dan evaluasi atas seluruh hasil Rakergub FKD-MPU 2026 agar kerja sama yang disepakati tetap berlanjut. Rangkaian keputusan ini menegaskan komitmen bersama 10 provinsi anggota FKD-MPU untuk mendukung swasembada pangan dan ketahanan energi nasional.
Forum ini juga membuka ruang diskusi panel yang dipandu jurnalis senior Dessy Anwar. Tiga narasumber dari pemerintah pusat memaparkan strategi nasional yang berkaitan langsung dengan pangan dan energi.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyoroti pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan ketahanan pangan dan ketahanan energi yang berkelanjutan. Ia menekankan koordinasi pusat-daerah, pemanfaatan APBD, dan kerja sama antardaerah untuk mendukung program strategis nasional.
Dari sisi pangan, Pelaksana Harian Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Tin Latifah menjelaskan langkah menghadapi dampak El Niño terhadap ketersediaan pangan nasional. Ia memaparkan proyeksi dampak musim kemarau panjang pada 10 provinsi anggota FKD-MPU serta mitigasi yang bisa dilakukan pemerintah daerah.
Langkah mitigasi itu mencakup sistem peringatan dini untuk wilayah rawan gagal panen, diversifikasi pangan lokal, dan penguatan cadangan pangan daerah. Skema tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas pasokan bagi masyarakat saat tekanan cuaca meningkat.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam memaparkan peran pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan energi nasional. Ia menekankan tata kelola energi daerah, investasi sektor energi, dan pengembangan energi baru terbarukan sebagai bagian dari transisi energi nasional.
Diskusi kepala daerah dan pimpinan delegasi kemudian mengerucut pada langkah menghadapi musim kemarau panjang 2026-2027, distribusi surplus pangan antarwilayah, efisiensi energi, dan kebijakan energi hijau. Seusai rangkaian kegiatan, para delegasi mengikuti foto bersama, ramah tamah, dan networking sebagai penanda berlanjutnya kerja sama lintas provinsi.