Pemerintah belum mengunci nasib kebijakan work from home atau WFH yang saat ini berjalan satu hari setiap pekan. Keputusan lanjutan masih menunggu perkembangan harga minyak mentah dunia, karena faktor itu dianggap ikut menentukan apakah pola kerja hemat biaya ini layak dipertahankan atau dikembalikan normal.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut evaluasi tidak hanya berpatokan pada urusan efisiensi kerja pegawai. Ia menekankan bahwa stabilitas ekonomi nasional tetap menjadi pertimbangan utama sebelum pemerintah mengambil keputusan berikutnya.
Sejauh ini, penerapan WFH belum dinilai menimbulkan gangguan berarti bagi ekonomi. Purbaya bahkan menggambarkan dampaknya berada di kisaran netral hingga positif, sehingga kebijakan itu masih dianggap aman selama aktivitas ekonomi utama tetap berjalan.
Di sisi lain, pemerintah juga masih mencermati sejumlah faktor yang disebut ikut menahan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Purbaya mengatakan perbaikan terhadap faktor-faktor tersebut sedang dipersiapkan dalam waktu dekat, dan data pertumbuhan ekonomi berikutnya diperkirakan akan menunjukkan hasil yang baik.
Efisiensi jadi dasar penting
Kebijakan WFH satu hari setiap pekan pada hari Jumat mulai berlaku sejak 1 April 2026 untuk instansi pusat dan daerah. Bersamaan dengan itu, pemerintah membatasi penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen agar aparatur sipil negara lebih banyak memakai transportasi publik.
Langkah ini diarahkan untuk menekan biaya mobilitas dan penggunaan bahan bakar. Pemerintah memperkirakan kebijakan tersebut berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp 6,2 triliun dari turunnya konsumsi bahan bakar minyak atau BBM.
Penghematan tidak hanya dihitung dari sisi anggaran pemerintah. Di luar APBN, konsumsi BBM di tingkat masyarakat juga diperkirakan turun dan menghasilkan penghematan sekitar Rp 59 triliun.
Layanan penting tetap dijaga
Meski ada pengaturan kerja dari rumah, pemerintah memastikan layanan yang bersifat vital tidak ikut terdampak. Sektor kesehatan, keamanan, logistik, dan keuangan tetap berjalan normal tanpa diberlakukan WFH.
Pemerintah juga menyesuaikan belanja melalui refocusing anggaran. Pemangkasan dilakukan pada perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan seremonial kementerian untuk memperkuat efisiensi yang sudah dimulai lewat pengaturan mobilitas pegawai.
Evaluasi menyeluruh atas efektivitas WFH dijadwalkan dilakukan setelah dua bulan masa pelaksanaan. Hasilnya akan menjadi penentu apakah kebijakan hemat energi dan biaya ini diteruskan atau dikembalikan ke pola kerja normal, seiring arah harga minyak dan kondisi ekonomi yang lebih luas.
