FEMA akhirnya mengembalikan status kerja lebih dari selusin pegawai yang sebelumnya ditempatkan pada cuti administratif. Langkah ini muncul setelah para pegawai tersebut menandatangani surat terbuka yang menolak pimpinan dan kebijakan lembaga, sehingga memicu perhatian luas terhadap suasana internal di badan penanggulangan bencana itu.
Pemulihan status kerja para pegawai tersebut dikonfirmasi oleh seorang anggota parlemen AS dan organisasi nirlaba yang mempublikasikan surat itu. Stand Up for Science, pihak yang menayangkan surat tersebut di situsnya, menyebut seluruh penandatangan yang sempat dicutikan sudah menerima perintah untuk kembali bekerja.
Keputusan ini menjadi penanda bahwa FEMA memilih meredakan ketegangan yang sempat membesar setelah surat penolakan itu beredar. Bagi para pegawai yang terdampak, kembalinya mereka ke posisi semula juga berarti tekanan terhadap suara kritis di dalam lembaga mulai berkurang.
Surat terbuka itu sendiri ditandatangani oleh puluhan staf aktif dan mantan staf FEMA yang pernah terlibat dalam respons bencana alam. Mereka memperingatkan Kongres bahwa pengalaman para pejabat tinggi yang ditunjuk pemerintahan Trump bisa membawa risiko bencana berskala besar, bahkan dibandingkan dengan Badai Katrina.
Isi surat itu juga memuat kritik terhadap kebijakan dan tindakan mantan kepala Departemen Keamanan Dalam Negeri, Kristi Noem. Karena FEMA berada di bawah DHS, kritik tersebut ikut menyeret arah kepemimpinan kementerian ke dalam perdebatan yang lebih luas mengenai kesiapsiagaan bencana.
Kebijakan awal yang menempatkan para penandatangan pada cuti administratif memicu kekhawatiran soal toleransi terhadap perbedaan pendapat di pemerintahan Donald Trump. Kekhawatiran itu makin menguat karena Trump disebut memasukkan para loyalis ke posisi kepemimpinan saat berupaya membentuk ulang sejumlah lembaga federal setelah mulai menjabat pada awal 2025.
Dalam situasi itu, FEMA ikut terseret bukan hanya sebagai institusi teknis, tetapi juga sebagai contoh bagaimana lembaga publik menangani kritik dari dalam. Perdebatan yang seharusnya berada di ruang internal justru menjadi sorotan publik karena menyangkut budaya kerja dan batas kebebasan berpendapat di lembaga federal.
Senator Demokrat Andy Kim menjadi salah satu pihak yang mendorong agar status kerja para pegawai dipulihkan. Ia mengatakan telah menyampaikan alasan dan keberatan atas kebijakan tersebut kepada pimpinan DHS yang baru.
Media AS melaporkan bahwa pemulihan status para pegawai pertama kali terungkap lewat pertukaran email antara DHS dan senator itu. Fakta tersebut menunjukkan bahwa tekanan politik dari Kongres ikut berperan dalam penyelesaian kasus yang sempat menimbulkan perdebatan luas.
Seorang juru bicara FEMA mengatakan lembaga itu sedang menyelesaikan berbagai urusan kepegawaian yang belum tuntas demi menjaga stabilitas tenaga kerja. Ia juga menyebut FEMA mengambil langkah terarah untuk memperkuat kesiapsiagaan menjelang musim badai 2026 dan Piala Dunia FIFA.
Pernyataan itu memperlihatkan upaya FEMA untuk menempatkan fokus kembali pada tugas utamanya, yakni menjaga kesiapan menghadapi bencana. Di sisi lain, lembaga tersebut juga harus berhadapan dengan dampak dari ketegangan internal yang sempat mencuat setelah surat penolakan itu dipublikasikan.
Salah satu pegawai yang dikutip media AS mengatakan dirinya merasa “vindicated” setelah status kerjanya dipulihkan. Ungkapan itu menggambarkan bahwa keputusan FEMA tidak hanya dipandang sebagai urusan administrasi, tetapi juga sebagai pengakuan atas kritik yang sebelumnya memicu sanksi kerja.