Kementerian Koperasi menegaskan bahwa polemik seputar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak bisa disamaratakan. Salah satu sorotan utama datang dari Koperasi Kelurahan Merah Putih Melawai yang disebut hanya mencatat laba bersih Rp 78 ribu dalam enam bulan, meski modal yang dikeluarkan mencapai Rp 3 miliar.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan bahwa koperasi di Melawai dibentuk secara mandiri oleh pengurusnya. Ia menilai model usaha koperasi kelurahan di wilayah perkotaan memiliki karakter yang berbeda dari koperasi desa yang sedang didorong pemerintah.
Model koperasi kota belum masuk desain utama
Ferry mengatakan Koperasi Kelurahan Merah Putih di kota besar seperti Jakarta belum sepenuhnya masuk dalam desain program yang disiapkan pemerintah. Karena itu, Kementerian Koperasi tengah menyiapkan model bisnis khusus beserta studi kelayakan yang menyesuaikan kebutuhan koperasi kelurahan.
“Memang kami belum masuk ke kelurahan, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta. Karena itu tentu akan berkaitan dengan model bisnis dan feasibility study yang sangat bisa jadi berbeda sama sekali dengan model bisnis dan feasibility study yang ada di koperasi-koperasi yang berkarakter desa,” ujar Ferry dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (15/7/2026).
Perbedaan karakter itu membuat hasil usaha seperti di Melawai tidak bisa langsung dibandingkan dengan koperasi desa yang menjadi fokus pembangunan gudang, gerai, alat, dan kelengkapannya. Pemerintah menempatkan konteks wilayah sebagai faktor penting dalam membaca kinerja koperasi.
Isu kipas angin Rp 1,8 triliun tidak berasal dari Kementerian Koperasi
Selain laba yang tipis, Ferry juga menanggapi kabar pengadaan 1,8 juta kipas angin senilai Rp 1,8 triliun. Angka itu sempat memicu tanda tanya karena harga kipas angin di e-commerce jauh lebih rendah, yakni sekitar Rp 300 ribuan per unit.
Ferry menegaskan pengadaan tersebut bukan dilakukan oleh Kementerian Koperasi. Ia bahkan menyebut bahwa jika yang dimaksud adalah kipas angin model tertentu seperti Imatsu MDF, harganya dapat mencapai Rp 11.464.000 di Shopee.
“Kemudian juga soal kipas angin ini saya nggak tahu, ini kan pengadaannya bukan di kami Pak, tapi rasanya angka yang ada itu kalau bentuk kipas anginnya yang model ada di Imatsu MDF itu harganya di Shopee ini Rp 11.464.000. Jadi apa namanya, tapi itu saya nggak tahu persis,” kata Ferry.
Ia menambahkan bahwa Kementerian Koperasi sudah memiliki Sistem Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau Simkopdes. Sistem ini menampilkan dashboard yang memperlihatkan jumlah barang subsidi yang diterima koperasi desa dan kelurahan Merah Putih.
Skema gaji pengelola masih dalam kajian
Di sisi lain, skema gaji pengelola KDKMP juga masih menjadi perhatian pemerintah. Ferry mengatakan aturan pengupahan, khususnya untuk manajer, masih dikaji, sementara pegawai lain diharapkan memperoleh upah dari pendapatan usaha koperasi masing-masing.
“Yang sedang kita kaji soal gaji manajernya. Kalau yang pegawainya diharapkan nanti bisa dari pendapatan usahanya,” kata Ferry.
Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah menambahkan bahwa mekanisme pengupahan di bawah level manajer akan disesuaikan dengan beban kerja dan kondisi tiap KDKMP. Menurut dia, tata kelola operasional berada di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara, meski tetap dalam pantauan dan pengawasan Kementerian Koperasi.
Keluhan di lapangan ikut memicu sorotan
Isu pengupahan sebelumnya sempat memicu keluhan dari pengelola Kopdeskel Merah Putih. Di Bojonegoro, sekitar 80% dari 85 gerai Kopdes Merah Putih sempat berhenti beroperasi serentak sementara pada 3 Juli lalu.
Kepala Desa Campurejo, Edi Susanto, mengatakan ada aduan bahwa pengelola gerai di wilayahnya kecewa karena gaji yang diterima tidak sesuai janji awal. Ia menyebut ada pekerja yang dijanjikan Rp 1,2 juta hingga Rp 1,4 juta per bulan, tetapi justru menerima Rp 76 ribu.
Menanggapi keluhan tersebut, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota menyampaikan bahwa kesejahteraan personel menjadi prioritas perusahaan. Dalam unggahan Instagram pribadinya, ia juga berterima kasih atas perhatian dan masukan yang diterima terkait proses penggajian personel KDKMP.
“Menanggapi isu yang berkembang di media sosial terkait proses penggajian personel KDKMP, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih atas setiap perhatian, masukan, dan kepedulian yang diberikan. Kesejahteraan para personel adalah prioritas yang tidak pernah kami kompromikan,” tulis Joao dalam akun Instagram pribadinya @bung.joaomota, dikutip Kamis (9/7).
Di tengah sorotan soal laba yang tipis, pengadaan, dan pengupahan, pemerintah kini menghadapi tuntutan transparansi yang semakin kuat. Salah satu dorongan yang ikut mengemuka adalah ketersediaan dashboard agar publik bisa memantau pengadaan dan distribusi barang untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
