Pemerintah menyiapkan arah fiskal APBN 2027 untuk menopang 60 program kerja prioritas nasional dengan struktur belanja yang lebih terarah. Dukungan itu dibagi ke dalam delapan klaster utama dan satu kelompok pendukung agar pelaksanaan program lebih fokus dan selaras dengan agenda pembangunan.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kebijakan fiskal tidak hanya ditujukan untuk membiayai program, tetapi juga untuk menjaga APBN tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan. Penekanan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta.
Fokus utama belanja negara
Delapan klaster prioritas yang menjadi penopang fiskal 2027 mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur serta perumahan dan ketahanan bencana. Dua klaster lain adalah penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.
Di luar itu, pemerintah menempatkan satu kelompok enabler untuk memperkuat pelaksanaan program prioritas. Kelompok ini mencakup pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi.
Pendapatan negara digenjot lewat reformasi
Untuk mendanai agenda tersebut, pemerintah akan mengoptimalkan pendapatan negara melalui reformasi dan digitalisasi perpajakan. Upaya lain dilakukan dengan memperluas basis penerimaan serta memperkuat tata kelola penerimaan negara bukan pajak atau PNBP.
Langkah ini ditempuh agar kapasitas fiskal tetap mampu mendukung belanja prioritas tanpa mengganggu kesehatan APBN. Pemerintah ingin ruang fiskal tetap fleksibel, tetapi tetap disiplin dalam pengelolaannya.
Belanja diarahkan lebih efisien
Dari sisi belanja, pemerintah mendorong peningkatan kualitas agar pengeluaran negara lebih efisien, produktif, dan berdampak langsung ke masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah penguatan perlindungan sosial berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN.
Pendekatan itu ditujukan agar bantuan dan intervensi sosial lebih tepat sasaran. Dengan pola tersebut, efek kebijakan fiskal diharapkan lebih terasa pada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Pembiayaan dijaga hati-hati
Purbaya juga menekankan bahwa pembiayaan harus dikelola secara bijak dan inovatif untuk menjaga ketahanan fiskal. Sejumlah skema pembiayaan akan dikembangkan melalui sinergi dengan BPI Danantara, Special Mission Vehicles atau SMV, Badan Layanan Umum atau BLU, dan Sovereign Wealth Fund.
Sinergi tersebut diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi nasional melalui pembiayaan yang tidak hanya bertumpu pada APBN. Pemerintah ingin postur fiskal 2027 disusun secara kolaboratif, terarah, dan terukur.
Rincian postur fiskal 2027
Pemerintah menetapkan beberapa angka acuan dalam rancangan postur fiskal 2027. Defisit APBN berada pada rentang 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap PDB, sementara pendapatan negara ditargetkan 11,82 persen hingga 12,40 persen PDB.
Belanja negara dipatok 13,62 persen hingga 14,80 persen PDB. Ruang fiskal itu disiapkan untuk menopang pelaksanaan 60 program kerja prioritas nasional yang tersebar dalam delapan klaster utama dan satu kelompok pendukung.
Dengan arah kebijakan tersebut, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan, ketahanan fiskal, dan efektivitas belanja negara.
