Partai Golkar menegaskan tidak semua jalur pencalonan harus tertutup bagi tokoh di luar partai, meski kader internal tetap dipandang sebagai pilihan yang lebih ideal. Sikap ini muncul setelah Komisi Pemberantasan Korupsi mendorong agar calon presiden dan calon wakil presiden lahir dari proses kaderisasi partai.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, M. Sarmuji, menilai gagasan itu punya nilai positif karena mendorong partai membina kader secara lebih serius. Namun, ia menempatkan kepentingan bangsa di atas batasan organisasi, sehingga figur dari luar partai tetap bisa dipertimbangkan bila dinilai paling layak memimpin.
Kaderisasi Dianggap Penting, Bukan Sekadar Formalitas
Sarmuji menyebut pencalonan dari kader internal memang lebih baik karena partai memiliki jalur pembinaan yang jelas. Melalui proses itu, partai dinilai bisa menyiapkan tokoh yang sudah ditempa dalam mekanisme organisasi dan lebih siap masuk ke kontestasi politik.
Pandangan tersebut sejalan dengan dorongan KPK yang menyoroti kerentanan tata kelola partai politik. Lembaga antirasuah itu sebelumnya mengkaji persoalan tersebut melalui sejumlah kajian strategis, policy brief, dan corruption risk assessment.
Dari hasil kajian itu, KPK kemudian mendorong penguatan sistem kaderisasi untuk pencalonan presiden, wakil presiden, kepala daerah, dan wakil kepala daerah. Lembaga tersebut juga mengusulkan adanya syarat minimal masa bergabung dalam partai sebelum seseorang bisa dicalonkan.
Golkar Tak Ingin Pencalonan Menjadi Terlalu Kaku
Meski mengakui nilai penting kaderisasi, Golkar tidak ingin aturan pencalonan berubah menjadi terlalu sempit. Sarmuji menilai pemilu membutuhkan pemimpin bangsa, bukan hanya sosok yang sekadar memenuhi syarat administratif di dalam struktur partai.
Karena itu, menurut dia, partai perlu tetap realistis dalam mencari figur terbaik. Jika ada tokoh nonpartai yang dinilai lebih mumpuni, peluang untuk maju sebaiknya tetap terbuka.
Sikap ini menunjukkan posisi tengah yang diambil Golkar. Partai mendukung pembinaan kader, tetapi tidak ingin menutup pintu rapat-rapat bagi sosok dari luar bila kapasitasnya dianggap lebih kuat.
Risiko Jika Semua Partai Wajib Mengusung Kader Sendiri
Sarmuji juga mengingatkan bahwa aturan yang terlalu ketat bisa menimbulkan persoalan baru dalam sistem pemilu. Ia memberi gambaran, bila semua partai dipaksa hanya mencalonkan kader internal, maka jumlah pasangan calon bisa menjadi sangat banyak.
Ia menyebut, jika ada delapan partai di parlemen, situasinya bisa saja berujung pada delapan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Menurut dia, kondisi seperti itu akan membuat kontestasi politik terlalu ramai dan sulit dikelola.
Dari sudut pandang itu, partai perlu bersikap pragmatis tanpa mengabaikan kualitas calon. Pencalonan, menurut logika tersebut, seharusnya menjadi ruang untuk memilih sosok paling layak, bukan sekadar menjaga batas organisasi.
Kwantitas Bukan Ukuran, Kualitas Tetap Utama
Dalam pandangan Golkar, kader partai tetap diutamakan jika ada yang memenuhi syarat. Namun, ukuran utama tetap pada kemampuan memimpin dan kepentingan bangsa yang lebih luas.
Sarmuji menilai, jika partai berhasil melahirkan sosok unggulan dari kader sendiri, itu justru menjadi kebanggaan tersendiri. Hal itu menunjukkan proses kaderisasi berjalan baik dan memberikan hasil nyata.
Tetapi jika figur terbaik justru berada di luar partai, maka pencalonan tidak semestinya terkunci pada satu pilihan. Ruang politik, menurutnya, harus cukup lentur agar partai tidak kehilangan kesempatan mengusung pemimpin yang paling pantas.
Dorongan KPK Mengarah pada Perbaikan Sistem Politik
Usulan KPK tidak hanya berhenti pada soal asal-usul calon, tetapi juga menyentuh kebutuhan perbaikan tata kelola partai politik. Lembaga antirasuah itu menilai ada kerentanan sistemik yang bisa membuka ruang korupsi di tubuh partai.
Melalui rekomendasi tersebut, KPK berharap ada perubahan yang membuat sistem politik lebih sehat dan akuntabel. Karena itu, dorongan agar calon presiden, wakil presiden, kepala daerah, dan wakil kepala daerah berasal dari sistem kaderisasi partai menjadi salah satu poin penting dalam kajian mereka.
Di tengah dorongan reformasi itu, Golkar memilih membaca usulan tersebut sebagai penguatan bagi kaderisasi, bukan sebagai penutupan total bagi figur luar. Dengan posisi itu, partai tetap memprioritaskan kader internal, tetapi masih memberi ruang bagi tokoh nonpartai yang dianggap lebih siap memimpin bangsa.
Source: www.suara.com