xAI kini menghadapi tekanan hukum di Inggris setelah Jess Asato, anggota parlemen setempat, mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Inggris. Ia menuding Grok dipakai untuk membuat gambar seksual dirinya tanpa izin, dan kasus ini langsung menyorot persoalan paling sensitif dalam pengembangan kecerdasan buatan: siapa yang harus bertanggung jawab saat sistem menghasilkan konten berbahaya.
Gugatan tersebut tidak hanya meminta kompensasi. Asato juga meminta pengadilan menyatakan bahwa tindakan itu melanggar hukum serta memerintahkan xAI agar menghentikan pelanggaran serupa di masa depan, termasuk dugaan pelanggaran aturan perlindungan data dan penyalahgunaan informasi pribadi.
Konten yang memicu sorotan
Persoalan ini menguat setelah Asato secara terbuka mengkritik Grok di parlemen Inggris pada Januari 2026. Ia menyoroti kemampuan chatbot itu menghasilkan konten seksual tanpa persetujuan dari orang yang menjadi objek gambar.
Tak lama sesudah kritik itu menarik perhatian, sejumlah gambar manipulasi yang menyerupai dirinya disebut mulai beredar di internet. Konten tersebut mencakup foto dirinya memakai bikini dan sebuah video yang memuat unsur kekerasan seksual ekstrem.
Asato menilai kejadian itu sebagai serangan serius terhadap privasi dan martabat pribadi. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada orang yang bisa datang ke jalan, melepas pakaiannya, lalu memasangkan bikini kepadanya.
Pusat perdebatan bergeser ke desain sistem
Dalam gugatan itu, Asato menolak anggapan bahwa persoalan ini semata-mata akibat tindakan pengguna. Menurutnya, kemampuan Grok menghasilkan konten semacam itu berkaitan langsung dengan cara sistem dirancang.
Pandangan serupa disampaikan kuasa hukumnya, Ravi Naik dari firma AWO. Ia menyebut kemunculan konten tersebut bukan kecelakaan atau sesuatu yang tidak disengaja, melainkan hasil dari keputusan desain para insinyur xAI.
Naik menambahkan bahwa hukum harus memberi solusi ketika ada kesalahan, termasuk dalam kasus kecerdasan buatan. Dari sini, perdebatan bergerak dari perilaku pengguna menuju rancangan teknologi yang berada di balik chatbot tersebut.
Tekanan terhadap xAI tidak berhenti di Inggris
Kasus Asato bukan satu-satunya perkara yang menekan xAI terkait Grok. Pada Maret 2026, Pemerintah Kota Baltimore di Amerika Serikat juga menggugat perusahaan itu atas dugaan pelanggaran aturan perlindungan konsumen setempat.
Sebelumnya, pada Januari 2026, influencer Ashley St Clair turut menggugat xAI di pengadilan negara bagian New York. Ia mengklaim Grok menghasilkan konten seksual eksplisit yang melibatkan dirinya dan menggunakan foto-fotonya sejak usia 14 tahun.
Rangkaian gugatan itu menunjukkan bahwa persoalan gambar seksual nonkonsensual yang dikaitkan dengan Grok tidak lagi terbatas pada satu wilayah hukum. Isunya berkembang menjadi perhatian lintas negara yang terus memicu sorotan publik dan regulator.
Regulator mulai bergerak
Di Inggris, regulator komunikasi Ofcom telah membuka penyelidikan resmi terhadap Grok. Langkah ini muncul di tengah kritik yang makin besar terhadap penggunaan AI untuk membuat gambar seksual tanpa persetujuan.
Kekhawatiran regulator juga tidak berhenti pada konten yang melibatkan orang dewasa. Laporan mengenai kemampuan sistem menghasilkan gambar seksual yang melibatkan anak-anak ikut menambah alarm, karena menyangkut risiko hukum dan etika yang jauh lebih serius.
Sejumlah pengamat hukum menilai perkara ini bisa menjadi titik penting dalam pengaturan industri kecerdasan buatan. Jika gugatan Asato dikabulkan, putusannya berpotensi menciptakan preseden bahwa pengembang AI ikut bertanggung jawab atas dampak berbahaya dari sistem yang mereka bangun, meski konten itu dipicu oleh pengguna.
Hingga kini, xAI belum memberikan tanggapan resmi yang terperinci terkait gugatan yang diajukan Jess Asato. Kasus ini pun masih menjadi ujian penting bagi batas tanggung jawab pengembang AI saat teknologi mereka dituding menghasilkan konten seksual palsu yang merugikan orang lain.
Source: www.beritasatu.com
