Megawati Soekarnoputri kembali melontarkan kritik keras terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Ia menilai lembaga internasional itu sudah tidak cukup mampu menjawab kebutuhan dunia yang semakin kompleks, sehingga pembaruan besar dinilai mendesak dilakukan.
Dalam orasi kebangsaan pada peringatan 71 tahun Konferensi Asia Afrika di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Megawati menegaskan bahwa reformasi PBB tidak bisa berhenti pada perubahan kecil. Ia mendorong perombakan menyeluruh agar tata kelola dunia benar-benar kembali pada prinsip kesetaraan antarnegara.
Sorotan utama pada hak veto
Salah satu bagian paling tegas dari pandangan Megawati adalah keberatannya terhadap hak veto. Ia menilai hak istimewa yang dimiliki negara tertentu di tubuh PBB membuat posisi negara lain tidak setara dalam proses pengambilan keputusan global.
Menurut Ketua Umum DPP PDI Perjuangan itu, keberadaan veto mencerminkan ketimpangan yang masih diwarisi dari logika politik pasca-Perang Dunia II. Karena itu, ia mendorong agar hak veto dihapus dari sistem yang berlaku saat ini demi membuka ruang bagi tatanan dunia yang lebih adil.
Pancasila diminta masuk ke perubahan Piagam PBB
Selain soal veto, Megawati juga mengaitkan gagasannya dengan Pancasila. Ia menilai nilai-nilai dalam Pancasila tidak hanya relevan sebagai dasar negara Indonesia, tetapi juga dapat dijadikan landasan dalam membangun hubungan internasional yang lebih seimbang.
Megawati bahkan menyebut Pancasila perlu dimasukkan ke dalam perubahan Piagam PBB. Dalam pandangannya, dunia membutuhkan pegangan nilai yang mampu menempatkan kesetaraan dan kerja sama sebagai dasar relasi antarbangsa, bukan dominasi pihak tertentu.
Menghidupkan kembali gagasan Bung Karno
Megawati juga menghubungkan seruan reformasi PBB itu dengan pemikiran Presiden pertama RI Soekarno. Ia merujuk pada pidato Bung Karno di PBB pada 30 September 1960 yang berjudul “To Build The World a New”.
Menurut Megawati, inti pesan pidato tersebut adalah dorongan untuk melakukan pembaruan atau re-tooling PBB agar hubungan antarnegara dapat berdiri di atas kedudukan yang setara. Ia menilai gagasan untuk membenahi PBB bukanlah hal baru, melainkan bagian dari warisan pemikiran geopolitik Bung Karno.
Usulan markas PBB dipindahkan
Di luar soal struktur dan nilai dasar, Megawati juga mengusulkan agar Markas Besar PBB dipindahkan ke lokasi yang netral. Usulan itu ia ajukan agar organisasi dunia tersebut tidak terlalu terpengaruh oleh rivalitas negara-negara besar.
Bagi Megawati, jarak dari pusat persaingan geopolitik penting supaya keputusan PBB tidak terus dibayangi kepentingan tertentu. Dengan begitu, lembaga internasional itu diharapkan bisa berdiri lebih mandiri dan tidak tersandera oleh kekuatan negara adidaya.
Krisis global dinilai makin rapuh
Dalam orasinya, Megawati turut menyoroti situasi dunia yang tengah diwarnai ketegangan di sejumlah kawasan. Ia menyebut Venezuela dan serangan terhadap Iran sebagai contoh bahwa tatanan internasional saat ini sedang rapuh dan mudah terguncang.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya cara pandang baru agar konflik tidak terus meluas. Karena itu, semangat Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, dan pidato Bung Karno disebut patut dijadikan rujukan untuk mencari jalan keluar dari krisis global yang berulang.
Dorongan agar KAA Jilid II segera digelar
Megawati juga mengingatkan bahwa ancaman neokolonialisme dan imperialisme belum benar-benar hilang. Menurutnya, ancaman itu hanya berubah bentuk menjadi lebih modern, namun tetap membayangi banyak negara.
Atas dasar itu, ia mendorong agar Konferensi Asia Afrika Jilid II segera digelar. Forum tersebut dinilai bisa menjadi ruang bagi bangsa-bangsa untuk merumuskan arah baru dunia sekaligus memperjuangkan kesetaraan dan kemandirian di tengah dinamika global yang belum selesai.
Source: www.suara.com
