Harga BBM subsidi dipastikan tidak naik meski tekanan geopolitik global terus memengaruhi sektor energi. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut keputusan itu sudah ia laporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan mendapat arahan untuk menjaga harga tetap stabil.
“Saya melaporkan kepada Bapak Presiden, menyarankan kepada Bapak Presiden dan sekaligus Bapak Presiden mengarahkan agar harga BBM subsidi tidak perlu kita naikkan. Alhamdulillah harga BBM subsidi tidak ada kita naikkan,” kata Bahlil.
Tekanan Global Tak Selalu Terlihat dari Ruang Kerja
Bahlil menjelaskan bahwa mengelola sektor energi saat geopolitik memanas bukan perkara sederhana. Ia menyebut tantangan di lapangan sering kali jauh lebih rumit daripada yang bisa dipelajari di bangku sekolah.
Pernyataan itu ia sampaikan saat menghadiri Musyawarah Besar Luar Biasa Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) di Jakarta Pusat, Sabtu (11/7/2026). Dalam forum tersebut, ia menegaskan bahwa perubahan situasi internasional dapat langsung memengaruhi pengambilan keputusan energi di dalam negeri.
Selat Hormuz Jadi Contoh Risiko Pasokan
Ia mencontohkan gangguan di Selat Hormuz ketika ketegangan di Timur Tengah meningkat dan jalur pelayaran terdampak. Dalam situasi itu, kapal milik PT Pertamina International Shipping (PIS) disebut sempat tertahan di kawasan Teluk Arab akibat meningkatnya konflik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran.
Menurut Bahlil, kondisi seperti itu tidak memiliki jawaban sederhana yang bisa dicari di ruang kelas. “Ilmu sekolah enggak cukup. Tidak ada itu mata kuliah di energi kalau Selat Hormuz ditutup ambil minyak dari mana? Enggak ada. Itu butuh dinamika yang sangat luar biasa sekali,” ujarnya.
Keputusan Energi Harus Tetap Berpihak ke Masyarakat
Bahlil menegaskan bahwa setiap kebijakan energi tetap harus berpihak pada masyarakat, meskipun dinamika global terus bergerak. Karena itu, stabilitas harga BBM subsidi menjadi salah satu prioritas utama pemerintah di tengah ketidakpastian pasokan dan harga energi dunia.
Pernyataan Bahlil menunjukkan bahwa keputusan energi nasional kini tidak hanya bergantung pada kondisi domestik. Jalur logistik internasional, konflik kawasan, dan risiko pasokan ikut membentuk arah kebijakan yang harus diambil pemerintah.
Di tengah situasi tersebut, pemerintah berupaya menjaga agar beban masyarakat tidak bertambah. Keputusan mempertahankan harga BBM subsidi menjadi sinyal bahwa tekanan eksternal belum membuat kebijakan energi berubah ke arah kenaikan harga.
