Pemerintah menyiapkan CNG agar bisa masuk ke skema pengganti LPG 3 kilogram tanpa membuat masyarakat membayar lebih mahal. Bahlil Lahadalia menegaskan harga CNG harus minimal setara dengan LPG subsidi yang beredar di pasaran, sehingga perpindahan energi tetap menjaga keterjangkauan rumah tangga.
Dorongan itu tidak hanya soal perubahan bahan bakar, tetapi juga soal menekan ketergantungan impor. Pemerintah melihat CNG sebagai jalan untuk memanfaatkan sumber daya gas dalam negeri yang tersedia melimpah sekaligus mengurangi beban devisa.
Bahlil menyampaikan hal itu saat ditemui wartawan di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (6/6/2026). Ia menekankan bahwa negara masih mengimpor sekitar 8,6 juta ton LPG per tahun untuk memenuhi kebutuhan nasional.
Nilai devisa yang keluar dari impor tersebut juga tidak kecil. Menurut penjelasannya, angkanya berada di kisaran Rp 120 triliun sampai Rp 150 triliun setiap tahun.
Di sisi lain, pemerintah juga menyoroti besarnya subsidi energi. Bahlil menyebut beban subsidi berada pada kisaran Rp 80 triliun sampai Rp 500 triliun, sehingga efisiensi menjadi alasan penting untuk mencari pengganti LPG dari sumber dalam negeri.
CNG sudah dipakai di sejumlah sektor
Pemanfaatan CNG sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Gas ini sudah digunakan di restoran, hotel, dan transportasi dengan kapasitas 12 kilogram dan 20 kilogram.
Karena itu, pemerintah kini mendorong uji coba agar CNG bisa dikemas dalam tabung 3 kilogram seperti LPG yang banyak dipakai masyarakat. Namun, tahap tersebut masih berjalan dan harga jual final belum diumumkan secara rinci.
Bahlil hanya menegaskan satu batas utama, yaitu harga CNG tidak boleh lebih mahal dari LPG subsidi. Ia juga menyebut nilainya akan dijaga minimal sama dengan LPG 3 kilogram agar transisi energi tidak menambah beban konsumen.
Fokus pada efisiensi dan pasokan dalam negeri
Langkah ini diposisikan sebagai upaya menghemat devisa hingga ratusan triliun rupiah. Pemerintah ingin memanfaatkan bahan baku yang ada di Indonesia agar bisa dikonversi untuk mengganti LPG.
Dorongan tersebut juga muncul karena tekanan impor dan biaya energi yang besar. Dengan skema CNG, pemerintah berharap ada pilihan energi yang lebih efisien tanpa mengganggu daya beli rumah tangga.
Tahap uji coba tabung 3 kilogram masih harus diselesaikan sebelum CNG bisa dipakai lebih luas. Sampai saat itu, pemerintah masih menyiapkan format distribusi dan kesiapan teknis agar penggunaan massal nantinya tetap berjalan sesuai target keterjangkauan harga.
Source: www.suara.com
