Harga BBM Khusus Kapal 30-200 GT, DPR Soroti Risiko dan Manfaat Ekonomi Nasional

Rencana pemerintah memberi harga khusus BBM sebesar Rp15.000 per liter untuk pengusaha perikanan dengan kapal 30 hingga 200 gross tonnage (GT) dinilai bisa berdampak lebih luas daripada sekadar menekan ongkos operasional. Kebijakan itu dipandang berpotensi mendorong aktivitas ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Tata kelola jadi penentu utama

Anggota Komisi XII DPR RI, Dewi Yustisiana, menegaskan bahwa dukungan terhadap tujuan kebijakan harus dibarengi kesiapan pelaksanaan. Ia menyoroti pentingnya pasokan, distribusi, dan pengawasan agar rencana tersebut tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.

Menurut Dewi, koordinasi lintas kementerian dan lembaga perlu dipastikan lebih dulu sebelum aturan dijalankan. Ia menilai tujuan yang baik tidak cukup jika mekanisme pelaksanaannya lemah.

“Kita tentu mendukung tujuannya. Selanjutnya yang perlu dipastikan adalah bagaimana mekanismenya, dari mana pasokannya, bagaimana distribusinya, dan bagaimana pengawasannya. Jangan sampai tujuan kebijakannya sudah baik, tetapi dalam pelaksanaannya justru menghadapi persoalan tata kelola,” ujarnya.

Dinilai sejalan dengan sektor produktif

Dewi menyebut kebijakan energi seharusnya diarahkan untuk mendukung sektor produktif. Ia menilai harga energi yang lebih kompetitif pada usaha tertentu dapat memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional jika mekanismenya disusun dengan tepat.

Ia juga mengaitkan rencana harga khusus BBM itu dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kedaulatan energi dan ketahanan pangan. Menurutnya, biaya energi memiliki pengaruh besar terhadap struktur biaya produksi, sehingga kebijakan seperti ini perlu dilihat secara lebih luas.

“Kami menyambut baik rencana ini. Kebijakan energi memang harus mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Jika harga energi dapat dibuat lebih kompetitif untuk sektor produktif dengan mekanisme yang tepat, maka manfaatnya akan memberikan efek yang lebih luas bagi perekonomian nasional,” kata Dewi di Jakarta, Kamis, 16 Juli 2026.

Peluang menjadi contoh kebijakan energi

Komisi XII DPR RI akan mencermati kebijakan ini dari sisi energi dan tata kelolanya. Dewi menyebut skema tersebut bisa menjadi contoh bagaimana energi digunakan untuk mendorong produktivitas sektor strategis nasional jika pasokannya terjamin, distribusinya tepat sasaran, dan pengawasannya kuat.

Rencana harga khusus BBM ini muncul di tengah dorongan untuk membuat sektor produktif lebih efisien sambil menjaga ketahanan pangan. Bagi pengusaha perikanan pengguna kapal 30 hingga 200 GT, kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu menekan beban biaya operasional tanpa mengganggu tujuan besar pemerintah dalam penguatan energi dan pangan.