Pemerintah belum menetapkan harga khusus BBM untuk nelayan dan pelaku usaha perikanan dengan kapal berukuran 30 GT hingga 200 GT. Kebijakan itu masih dikaji dan akan lebih dulu dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pembahasan tersebut akan dibawa dalam rapat di kediaman Presiden di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Ia menegaskan keputusan akhir belum diambil dan masih menunggu arahan presiden.
Nelayan kecil tetap berjalan dengan skema subsidi
Airlangga menjelaskan bahwa nelayan kecil dengan kapal di bawah 30 GT selama ini sudah menerima subsidi BBM. Harga yang berlaku untuk kelompok ini disebut Rp 6.800 per liter.
Sementara itu, kajian pemerintah saat ini diarahkan kepada nelayan dan pelaku usaha perikanan dengan kapal di atas 30 GT sampai 200 GT. Kelompok ini selama ini masih membeli BBM dengan harga industri, sehingga pemerintah mempertimbangkan skema baru agar biaya operasional mereka lebih sesuai dengan kebutuhan usaha penangkapan ikan.
| Kelompok | Kapasitas Kapal | Status BBM |
|---|---|---|
| Nelayan kecil | Di bawah 30 GT | Sudah mendapat subsidi Rp 6.800 per liter |
| Nelayan dan pelaku usaha perikanan yang dikaji | 30 GT hingga 200 GT | Masih dalam pembahasan harga khusus BBM |
Harga minyak yang bergejolak jadi pertimbangan utama
Airlangga menyebut alasan utama pemerintah menahan keputusan adalah kondisi harga minyak dunia yang belum stabil. Volatilitas harga minyak membuat pembahasan perlu diselesaikan lebih dulu sebelum kebijakan diterapkan.
“Selalu (disebabkan harga minyak) karena harga (minyak) terlalu bergejolak,” ujarnya di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 13 Juli 2026.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga menyebut adanya permintaan harga BBM khusus dari para nelayan dan kapal perikanan besar. Menurut dia, pemerintah tengah mengkaji harga BBM yang dikhususkan bagi kapal berkapasitas 30 GT hingga 200 GT.
Trenggono mengatakan kapal berukuran tersebut masih membeli BBM dengan harga industri. Ia menambahkan bahwa kebutuhan nelayan besar sudah masuk pembahasan pemerintah, tetapi skemanya tetap harus dihitung agar tepat sasaran.
“Yang paling penting, keinginan para nelayan besar yang (kapasitas kapalnya) 30 GT sampai 200 GT itu, supaya mereka bisa dapat harga yang mereka inginkan. Mereka usul, mintanya kan murah, tapi kan kita akan ada hitungan,” ujarnya.
