Pemerintah menghadapi tantangan besar saat menyusun asumsi dasar harga minyak untuk RAPBN 2027 karena gejolak geopolitik global membuat pasar energi bergerak sangat liar. Harga minyak dan gas dunia kini bisa naik tajam dalam waktu singkat, lalu kembali terkoreksi tidak lama setelahnya.
Situasi itu membuat angka proyeksi tidak bisa dipatok secara sederhana. Pemerintah harus mencari rata-rata harga yang benar-benar mewakili kondisi pasar agar asumsi yang dipakai dalam anggaran tetap relevan.
Volatilitas pasar energi belum mereda
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa ketidakpastian geopolitik di berbagai kawasan dunia berdampak langsung pada pasar migas. Karena itu, penetapan asumsi harga tidak bisa bertumpu pada pergerakan sesaat yang mudah berubah.
Menurut Bahlil, pemerintah perlu menunggu perkembangan internasional yang lebih jelas sebelum mengambil keputusan final. Ia menyampaikan hal tersebut saat rapat bersama Komisi XII DPR di Jakarta, Senin (15/6/2026).
Angka acuan harus dihitung hati-hati
Dalam penyusunan RAPBN 2027, pemerintah tidak hanya melihat arah harga pada satu waktu tertentu, tetapi juga menghitung kecenderungan rata-rata yang lebih stabil. Bahlil menilai proses itu tidak bisa dilakukan tergesa-gesa karena kondisi geopolitik masih belum menentu.
Volatilitas harga minyak dan gas yang masih tinggi membuat pemerintah harus terus mencermati pasar energi global. Selama arah pergerakannya belum jelas, angka acuan untuk anggaran belum dapat ditetapkan secara mantap.
BBM bersubsidi tetap dijaga
Di tengah tekanan harga energi dunia, pemerintah menegaskan komitmen menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi. Kebijakan ini diarahkan untuk melindungi daya beli masyarakat yang paling rentan terhadap gejolak biaya hidup.
Bahlil mengatakan pemerintah berpegang pada arahan Presiden Prabowo Subianto agar kelompok penerima manfaat subsidi tidak terbebani kenaikan harga energi. Ia juga menegaskan pemerintah sepakat untuk tidak menaikkan BBM bersubsidi meski harga minyak global terus bergerak dinamis.
Dengan demikian, tantangan pemerintah bukan hanya soal menghitung asumsi fiskal yang tepat, tetapi juga memastikan kebijakan energi tetap menjaga perlindungan bagi masyarakat di tengah pasar migas dunia yang belum stabil.
