Pemerintah masih menahan harga Pertalite, Solar, dan LPG 3 kg agar tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Bahkan dalam skenario ketika Indonesia Crude Price atau ICP naik sampai US$100 per barel, kebijakan itu tetap dipertahankan.
Sikap tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah memilih menjaga daya beli masyarakat di tengah pasar energi global yang belum tenang. Di sisi lain, beban impor dan subsidi yang besar membuat keputusan itu tidak ringan secara fiskal.
Tekanan terbesar datang dari LPG. Bahlil Lahadalia menyebut impor LPG masih menjadi tantangan besar karena nilainya mencapai Rp137 triliun, sementara subsidi harga jual LPG 3 kg berada di kisaran Rp80 triliun hingga Rp87 triliun.
Masalahnya bukan hanya soal biaya, tetapi juga kemampuan produksi dalam negeri. Kapasitas terpasang LPG domestik disebut mencapai 1,9 juta ton, namun output maksimal yang bisa dihasilkan hanya 1,6 juta hingga 1,7 juta ton.
Dengan kondisi itu, Indonesia masih harus mengimpor sekitar 7 juta ton LPG setiap tahun. Keterbatasan kandungan propana dan butana dalam gas bumi Indonesia membuat ruang pengurangan ketergantungan impor belum besar dalam waktu dekat.
Di sisi BBM, harga di tingkat konsumen memang dijaga tetap aman, tetapi tekanan keekonomian belum hilang. Analis komoditas Wahyu Laksono menilai Pertalite berpotensi terkena beban jika harga minyak dunia bertahan di atas US$100 per barel.
Wahyu juga menyoroti pelemahan rupiah hingga Rp17.000 per dolar AS sebagai faktor yang ikut membebani subsidi. Dalam hitungannya, harga keekonomian Pertalite bisa berada di kisaran Rp11.500 hingga Rp12.000 apabila kondisi itu berlangsung terus.
Meski begitu, keputusan harga jual tetap berada di tangan pemerintah karena dampaknya terhadap inflasi sangat besar. Artinya, harga untuk masyarakat masih bisa ditahan meski biaya pasar bergerak naik.
Untuk jangka lebih panjang, pemerintah mulai menyiapkan langkah pengurang ketergantungan impor energi. Salah satunya adalah optimalisasi dimetil eter atau DME dari gasifikasi batu bara, serta perluasan pemanfaatan gas alam terkompresi atau CNG.
Di sektor bahan bakar kendaraan, pemerintah juga mempercepat penerapan bioetanol E20 yang ditargetkan berjalan pada 2028. Program ini diarahkan untuk menekan impor bensin yang masih tinggi.
Bahlil menyebut mandatori etanol E20 dapat memangkas volume impor secara signifikan. Menurut perhitungannya, jika impor bensin saat ini mencapai 20 juta, maka porsi 20 persen dari program tersebut bisa mengurangi sekitar 8 juta, sehingga sisa impor menjadi 12 juta.
Sementara itu, kuota subsidi untuk 2026 sudah disiapkan. BPH Migas menetapkan kuota Pertalite sebesar 29,26 juta kiloliter, Solar 18,63 juta kiloliter, dan LPG 3 kg 8,31 juta ton.
Besaran kuota itu menunjukkan kebutuhan energi bersubsidi masih sangat besar. Karena itu, menjaga harga Pertalite, Solar, dan LPG 3 kg tetap stabil menjadi pilihan utama pemerintah di tengah beban impor dan subsidi yang belum mereda.
