Hindutva kini dipahami bukan sekadar gagasan tentang kebangkitan Hindu, tetapi juga sebagai kekuatan politik yang ikut membentuk kebijakan, hukum, dan perebutan ruang publik di India. Dari sengketa tempat ibadah hingga aturan kewargaan, pengaruhnya terlihat semakin jauh melampaui perdebatan identitas semata.
Di lapangan, dampaknya kerap muncul dalam bentuk yang sangat konkret. Polemik seperti yang terjadi di Kamal Maula mosque di Dhar memperlihatkan bagaimana klaim atas bekas kuil Hindu dapat memicu mobilisasi simbol keagamaan dan memperkeras ketegangan sosial.
Dari identitas budaya ke proyek politik
Secara harfiah, Hindutva dipahami sebagai “esensi Hindu” atau “identitas Hindu”. Istilah ini merujuk pada ideologi politik sayap kanan dan nasionalis yang mendefinisikan kebangsaan India lewat tafsir tertentu atas nilai-nilai Hindu.
Dalam pandangan para pendukungnya, India seharusnya menonjolkan Hindu sebagai dasar identitas nasional. Karena itu, dorongan agar Hindu memiliki kedudukan lebih kuat dalam negara kerap muncul dalam perdebatan seputar Hindutva.
Akar sejarah dan peran tokoh awal
Nasionalisme Hindu mula-mula muncul sebagai reaksi terhadap cara kolonial Inggris memandang agama. Namun, gerakan itu lalu berkembang menjadi ideologi mayoritas yang menilai India melalui kacamata interpretasi Hindu tertentu.
Vinayak Savarkar menjadi salah satu tokoh paling penting dalam rumusan awalnya. Dalam pamflet Essentials of Hindutva pada 1923, ia mengajukan visi identitas Hindu yang bertumpu pada kesatuan wilayah, budaya, dan sejarah, serta memandang India sebagai tanah air sekaligus tanah suci umat Hindu.
Dari gagasan itu, sebagian teoritikus Hindutva menarik kesimpulan bahwa Muslim dan Kristen tidak sepenuhnya termasuk dalam bangsa India. Alasan yang dipakai adalah karena tempat suci mereka berada di luar India.
Dari organisasi sosial ke mesin politik
Pada 1925, Keshav Baliram Hedgewar mendirikan Rashtriya Swayamsevak Sangh atau RSS. Organisasi ini kemudian menjadi pusat gerakan politik mayoritarian Hindu yang berkembang luas.
Pada awalnya, RSS berfokus pada pengorganisasian komunitas Hindu melalui kegiatan sosial dan budaya di tingkat lokal. Seiring waktu, jaringannya meluas ke agama, pendidikan, kesehatan, penerbitan, politik mahasiswa, hingga serikat pekerja.
Sejumlah pemimpin awal juga menulis kekaguman terhadap fasis Eropa dan perlakuan mereka terhadap minoritas agama maupun etnis. Catatan itu menambah lapisan kontroversi dalam sejarah ideologi ini.
Masuk ke politik elektoral dan ruang kekuasaan
Gerakan ini kemudian bergerak ke arena politik elektoral. Pada 1951 dibentuk partai yang lalu berkembang menjadi Bharatiya Janata Party atau BJP pada 1980.
Pengaruh BJP menguat pada 1980-an dan 1990-an melalui kampanye pembangunan Ram Temple di Ayodhya, tepat di lokasi Babri Mosque. Pada 1992, pembongkaran masjid itu oleh aktivis yang terkait dengan RSS dan BJP memicu gelombang kekerasan sektarian yang luas.
Setelah itu, BJP tumbuh menjadi kekuatan nasional besar. Partai itu sempat menjadi yang terbesar pada 1996, kembali berkuasa pada 1998, lalu memimpin koalisi penuh selama lima tahun sampai 2004 sebelum dikalahkan Kongres yang memerintah selama satu dekade hingga 2014.
Bagaimana Hindutva bekerja dalam praktik
Dalam penerapannya, Hindutva menempatkan identitas India pada akar budaya dan peradaban Hindu. Ideologi ini juga kerap menggunakan narasi sejarah yang menggambarkan masa kekuasaan Islam dan Mughal sebagai periode yang melemahkan warisan Hindu.
Dari sana muncul dorongan untuk menulis ulang sejarah dari sudut pandang nasionalis Hindu. Pendukungnya juga mendorong pengembalian orang yang dianggap memiliki asal Hindu ke agama leluhur mereka, serta pemberian status nasional pada simbol seperti sapi dan bahasa Sanskerta.
Pengkritiknya menegaskan bahwa Hindutva berbeda dari Hindu sebagai agama dan filsafat spiritual. Mereka menilai proyek politik ini mempolitisasi agama dan dapat bertabrakan dengan nilai toleransi serta nir-kekerasan yang lama melekat dalam tradisi Hindu.
Dampak pada hukum, kewargaan, dan minoritas
Ketika BJP menguat, prinsip Hindutva ikut masuk ke kebijakan, undang-undang, dan perdebatan sosial. Para pendukung melihatnya sebagai upaya menjaga identitas nasional, sedangkan lawan-lawannya menganggapnya sebagai ancaman bagi pluralisme agama dan budaya.
Salah satu langkah yang paling menonjol adalah pencabutan Pasal 370 pada 2019. Pasal itu sebelumnya memberi status otonomi khusus kepada Jammu and Kashmir yang mayoritas penduduknya Muslim.
Pada tahun yang sama, parlemen juga mengesahkan Citizenship Amendment Act atau CAA. Aturan itu mempercepat kewarganegaraan bagi kelompok imigran tertentu dari negara tetangga, namun mengecualikan Muslim.
CAA mulai berlaku pada Maret 2024 dan berjalan beriringan dengan National Register of Citizens atau NRC. Skema ini dikhawatirkan dapat mencabut kewarganegaraan jutaan Muslim dan melabeli mereka sebagai penyusup.
Di tingkat daerah, pengaruh Hindutva juga terlihat lewat kebijakan negara bagian yang memperketat larangan penyembelihan sapi, mengatur perpindahan agama dan pernikahan lintas iman, serta mendorong Uniform Civil Code untuk menggantikan sebagian hukum status personal bagi minoritas.
Kekerasan dan intimidasi yang menyertai
Di luar ranah hukum, ideologi ini juga dikaitkan dengan kelompok-kelompok nasionalis Hindu seperti Bajrang Dal. Kelompok seperti ini dituduh melakukan kekerasan dan intimidasi terhadap Muslim, Kristen, dan kelompok sosial yang terpinggirkan, terutama terkait isu sapi atau perpindahan agama.
Pada Januari 1999, aktivis Bajrang Dal membakar hidup-hidup misionaris Kristen Australia Graham Staines dan dua putranya saat mereka tidur di mobil. Pada 2002, ketika Modi menjadi kepala menteri Gujarat, India menyaksikan salah satu pembantaian Muslim terburuk setelah sekelompok peziarah Hindu di kereta dibakar hidup-hidup dalam peristiwa yang hingga kini masih diperdebatkan.
Sejak 2014, kelompok-kelompok far-right India yang sejalan secara ideologis dengan RSS juga dituduh melakukan pembunuhan massa terhadap puluhan Muslim. Dalam banyak kasus, para pelaku tidak dihukum, dan pada beberapa kejadian keluarga korban justru ikut menghadapi dakwaan.
