Human Rights Watch meminta FIFA tidak tinggal diam menghadapi kekhawatiran soal penegakan imigrasi yang bisa mengganggu atmosfer Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat. Organisasi itu mendorong adanya jaminan publik dari otoritas federal agar tidak ada operasi imigrasi di area pertandingan maupun di sekitar venue selama turnamen berlangsung.
Dorongan tersebut muncul di tengah sorotan besar terhadap Amerika Serikat sebagai salah satu pusat penyelenggaraan turnamen. Piala Dunia 2026 akan digelar di AS, Kanada, dan Meksiko, dengan AS menjadi lokasi utama dari 11 kota tuan rumah dan diperkirakan kedatangan jutaan penggemar.
Desakan agar FIFA memakai pengaruhnya
Dalam laporannya, HRW menilai FIFA harus menggunakan posisinya untuk menekan pemerintah Amerika Serikat agar menghormati hak dasar para atlet, penonton, dan pekerja. Organisasi itu juga meminta aturan yang lebih jelas terkait perlindungan kebebasan berkumpul, kebebasan berbicara, serta hak anak.
HRW turut menyoroti perlunya pembatalan larangan perjalanan yang dinilai diskriminatif. Bagi organisasi tersebut, langkah-langkah itu penting agar Piala Dunia tidak hanya aman secara penyelenggaraan, tetapi juga tidak mengorbankan hak-hak sipil orang yang datang maupun yang terlibat di dalamnya.
Gagasan “ICE Truce” dan kekhawatiran lapangan
Istilah “ICE Truce” yang diangkat HRW merujuk pada semangat serupa dengan “Olympic Truce” dari Yunani kuno. Dalam tradisi itu, pihak-pihak yang berseteru diminta menghentikan permusuhan agar atlet dan penonton dapat bepergian dengan aman menuju ajang olahraga.
Kekhawatiran soal situasi di lapangan makin menguat setelah kelompok advokasi merilis peringatan perjalanan untuk wisatawan yang hendak datang ke AS. Peringatan itu menyebut kemungkinan adanya penahanan sewenang-wenang, deportasi, profiling rasial, pemeriksaan perangkat elektronik, hingga risiko perlakuan kejam atau tidak manusiawi di fasilitas penahanan imigrasi.
Sorotan tersebut juga terkait dengan kebijakan keras pemerintah Donald Trump yang lekat dengan pengerahan U.S. Immigration and Customs Enforcement atau ICE. Kelompok hak asasi menilai kebijakan itu telah memicu pelanggaran kebebasan berbicara dan hak atas proses hukum, serta memperbesar rasa tidak aman, terutama bagi kelompok minoritas.
Respons dari Gedung Putih dan DHS
Dari Gedung Putih, juru bicara Davis Ingle menyebut Piala Dunia FIFA 2026 sebagai salah satu ajang terbesar dan paling spektakuler dalam sejarah. Ia mengatakan pemerintah membutuhkan koordinasi erat antara pemerintahan Trump, FIFA, dan mitra federal, negara bagian, serta lokal agar semua pengunjung mendapat pengalaman yang aman.
Departemen Keamanan Dalam Negeri AS juga menyatakan akan bekerja bersama mitra lokal dan federal untuk mengamankan turnamen sesuai hukum federal dan Konstitusi AS. Juru bicaranya menegaskan pengunjung internasional yang datang secara legal “tidak perlu khawatir”, sementara penegakan imigrasi diarahkan kepada mereka yang berada di AS secara ilegal.
Kritik atas penghargaan perdamaian FIFA
Di sisi lain, HRW juga mengkritik keputusan FIFA yang memberikan penghargaan perdamaian perdana kepada Trump pada Desember lalu. Organisasi itu mengatakan sudah mengirim surat kepada Gianni Infantino untuk meminta penjelasan tentang nominasi, juri, ketentuan acuan, dan proses seleksi penghargaan tersebut.
Menurut HRW, keputusan itu berpotensi memunculkan tudingan “sportswashing” jika FIFA menggelar turnamen besar di tengah kekhawatiran yang terus berlanjut soal hak asasi dan perlakuan terhadap pengunjung. Reuters menyebut FIFA telah dihubungi untuk dimintai tanggapan atas laporan dan desakan terbaru itu.
Dengan jumlah penonton yang diperkirakan sangat besar dan 11 kota di AS masuk sebagai tuan rumah, tekanan terhadap FIFA kini tidak hanya menyangkut teknis penyelenggaraan. Isu keamanan, kebebasan sipil, dan penegakan imigrasi diperkirakan tetap menjadi bagian penting dari perbincangan menuju Piala Dunia 2026.
