Sejumlah ibu di Kota Bandung mendatangi Gedung DPRD Jawa Barat untuk memprotes pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB Jabar 2026 yang dinilai rumit dan membingungkan. Mereka menilai skema Pemetaan Calon Murid Baru atau PCMB justru membuat proses mencari sekolah negeri semakin berat bagi orang tua.
Aksi berlangsung di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kamis (11/6/2026), dengan massa membawa poster berisi tuntutan dan protes. Sorotan utama mereka tertuju pada skema SPMB Sekolah Maung serta narasi PCMB yang dianggap tidak transparan.
Keluhan soal penempatan sekolah
Salah satu peserta aksi, Neni Suhaeni, mengatakan kehadiran mereka bertujuan memperjuangkan hak anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa bersekolah di negeri. Menurut dia, anak-anak dari keluarga miskin semestinya tetap mendapat kesempatan masuk SMA negeri.
Neni menilai pelaksanaan PCMB justru membuat sejumlah anak yang semestinya dapat masuk sekolah negeri diarahkan ke sekolah swasta secara otomatis oleh sistem. Ia menyebut ada kasus calon siswa yang ingin masuk SMA dan SMK negeri, tetapi malah ditempatkan ke SMK swasta tanpa pilihan.
Teatrikal memasak sebagai simbol protes
Di tengah aksi, Neni juga melakukan teatrikal memasak di depan gedung DPRD. Aksi itu ia lakukan sebagai simbol protes karena waktu para ibu habis tersita untuk mengurus persoalan SPMB dan harus meninggalkan pekerjaan rumah.
Menurut Neni, para ibu seharusnya berada di rumah untuk memasak bagi keluarga, bukan turun ke jalan menghadapi kerumitan pendaftaran sekolah. Ia menilai kekacauan sistem telah menambah beban orang tua yang sedang berjuang mencari sekolah negeri bagi anak-anak mereka.
Perdebatan soal transparansi sistem
Protes juga diarahkan pada narasi Pemetaan Calon Murid Baru atau PCMB yang dinilai tidak transparan oleh para peserta aksi. Bagi mereka, perubahan skema pendaftaran terasa jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dan memicu kebingungan di kalangan orang tua.
Kericuhan yang dipersoalkan para ibu ini memperlihatkan besarnya keresahan publik terhadap perubahan sistem penerimaan murid baru di Jawa Barat. Di tengah harapan mendapatkan sekolah negeri, banyak orang tua justru merasa harus berhadapan dengan alur pendaftaran yang dianggap makin sulit dipahami.
Ketegangan di depan DPRD Jabar menjadi penanda bahwa persoalan penerimaan murid baru tidak hanya menyangkut urusan administrasi. Bagi para orang tua, terutama dari keluarga kurang mampu, sistem yang membingungkan dapat langsung berdampak pada kesempatan anak untuk melanjutkan pendidikan di sekolah negeri.
