Tekanan terhadap pejabat Israel di jalur hukum internasional kembali melebar setelah Mahkamah Pidana Internasional atau ICC dilaporkan membidik Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich. Jika permintaan surat perintah penangkapan itu disetujui, Smotrich akan menjadi pejabat Israel ketiga yang masuk target lembaga tersebut.
Langkah itu menambah sorotan atas kabinet Benjamin Netanyahu yang sudah lebih dulu berada di bawah tekanan akibat perang Gaza. Fokus ICC juga menunjukkan bahwa perhatian terhadap dugaan pelanggaran tidak lagi hanya tertuju pada perdana menteri Israel dan mantan pejabat pertahanan.
Smotrich disebut menjadi sasaran permintaan surat perintah penangkapan karena dugaan keterlibatannya dalam pengusiran paksa warga Palestina dari tanah mereka. Ia juga dituding melontarkan pernyataan yang dinilai mengarah pada genosida terhadap warga Gaza.
Informasi tersebut disampaikan Smotrich dalam konferensi pers pada Selasa waktu setempat. Ia mengaku menerima kabar mengenai proses yang bersifat rahasia itu, tetapi tidak menjelaskan siapa yang menyampaikannya atau sejauh mana proses tersebut telah berjalan.
Dalam tanggapannya, Smotrich menuduh ICC mengambil langkah politik terhadap pejabat Israel. Ia menyebut proses pengajuan surat perintah penangkapan itu tertutup dan menganggapnya setara dengan deklarasi perang.
“Dalam menghadapi deklarasi perang, kami akan melawan dengan keras,” ujarnya, seperti dikutip dari presstv.ir. Setelah itu, ia juga menyampaikan ancaman serangan balik melalui kebijakan yang selama ini memicu kontroversi di wilayah pendudukan.
Salah satu kebijakan yang kembali disorot adalah rencana Smotrich untuk menandatangani perintah evakuasi bagi Khan al-Ahmar. Desa Palestina di Tepi Barat itu sudah lama terlibat pertarungan hukum dengan otoritas Israel untuk mempertahankan keberadaannya.
Nama Smotrich juga dikaitkan dengan dorongan agar warga Palestina meninggalkan tanah mereka. ICC turut menyoroti dukungannya terhadap perluasan permukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan.
Pernyataan Smotrich soal kelaparan warga Palestina di Gaza ikut masuk dalam perhatian. Ia pernah mengatakan bahwa kondisi itu bisa dianggap dibenarkan dan bermoral, komentar yang memperkuat sorotan terhadap retorika sejumlah pejabat Israel.
Jika permintaan ICC disetujui, Smotrich akan mengikuti jejak Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant. Mahkamah sebelumnya telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Perang Israel itu atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Tekanan terhadap Smotrich juga datang dari luar jalur ICC. Inggris bersama empat negara lain telah menjatuhkan sanksi kepadanya dan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir karena dianggap berulang kali menghasut kekerasan terhadap warga Palestina.
Smotrich dan Ben-Gvir juga mendukung pendudukan permanen Gaza. Keduanya bahkan mendukung pembangunan kembali permukiman Yahudi di wilayah itu, yang sebelumnya ditinggalkan Israel pada 2005.
Pada Februari lalu, Smotrich juga menyetujui rencana untuk mengklaim wilayah luas di Tepi Barat sebagai properti negara. Saat ini, lebih dari 700 ribu warga Israel tinggal di permukiman ilegal di wilayah pendudukan tersebut.
Perkembangan ini terjadi di tengah perang yang masih membayangi Gaza sejak 7 Oktober 2023. Serangan Israel di wilayah itu disebut telah menewaskan lebih dari 72.800 warga Palestina dan melukai sedikitnya 172.700 lainnya.
Di Tepi Barat, situasinya juga tetap panas. Menurut data resmi, sejak Oktober 2023 pasukan militer dan pemukim Israel telah menewaskan sedikitnya 1.155 warga Palestina, melukai sekitar 11.750 orang lainnya, serta menangkap sekitar 22 ribu warga Palestina.
Di tengah angka korban yang terus membesar, langkah hukum internasional terhadap pejabat Israel semakin mendapat perhatian. Nama Smotrich kini menambah daftar tokoh yang berada dalam sorotan ICC setelah Netanyahu dan Gallant.
