Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengajukan tambahan anggaran Rp15,5 triliun kepada DPR RI untuk Pagu Anggaran 2027. Usulan itu diajukan agar pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap bergerak sesuai target menjadi ibu kota negara penuh pada 2028.
Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026), Basuki menyampaikan bahwa kebutuhan dana OIKN pada 2027 mencapai Rp22,2 triliun. Namun, alokasi yang sudah tersedia baru sebesar Rp6,7 triliun.
Target 2028 menjadi penentu kebutuhan anggaran
Basuki mengaitkan permintaan itu dengan target yang tertuang dalam Perpres 79/2025. Regulasi tersebut menempatkan IKN untuk menjadi ibu kota negara pada 2028.
Menurut Basuki, tambahan dana diperlukan agar ritme pembangunan di lapangan tidak melambat. Tanpa dukungan anggaran yang cukup, jadwal pengerjaan tahap lanjutan berpotensi tidak berjalan sesuai rencana.
Fokus pembangunan tahap kedua dan ketiga
Tambahan anggaran tersebut diarahkan untuk membiayai pembangunan IKN tahap berikutnya. Untuk tahap kedua periode 2025-2027, kebutuhan dananya mencapai Rp7,4 triliun.
Sementara itu, pembangunan batch ketiga membutuhkan Rp8 triliun dengan skema kontrak tahun jamak atau multiyears untuk periode 2026-2028. Basuki menilai skema itu diperlukan agar pelaksanaan pembangunan tetap selaras dengan aturan yang berlaku.
Biaya pemeliharaan juga masuk dalam usulan
Selain proyek baru, OIKN juga mengajukan anggaran untuk menjaga infrastruktur yang sudah berdiri. Basuki menyebut pemeliharaan gedung dan jalan di kawasan IKN tetap membutuhkan dana tersendiri.
Setidaknya, Rp96 miliar diperlukan untuk biaya operasional dan pemeliharaan fasilitas yang sudah ada. Dana itu dibutuhkan agar aset yang telah dibangun tetap berfungsi baik dan tidak cepat mengalami penurunan kualitas.
Rincian usulan tambahan anggaran OIKN
| Kebutuhan | Nilai |
|---|---|
| Pembangunan IKN batch kedua periode 2025-2027 | Rp7,4 triliun |
| Pembangunan batch ketiga periode 2026-2028 dengan skema multiyears | Rp8 triliun |
| Biaya operasional dan pemeliharaan gedung serta jalan | Rp96 miliar |
Dengan rincian tersebut, usulan Rp15,5 triliun menjadi bagian penting dari strategi OIKN untuk menjaga kesinambungan pembangunan. Basuki menegaskan bahwa kebutuhan itu tidak hanya untuk proyek baru, tetapi juga untuk memastikan infrastruktur yang sudah berdiri tetap terawat di kawasan IKN.
