Serangan judi online kini makin terarah ke akun yang punya interaksi tinggi, dan influencer daerah menjadi sasaran terbesar. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkapkan bahwa 52% sasaran komentar spam berasal dari influencer daerah.
Data itu disampaikan Meutya dalam konferensi pers di kantor Komdigi, Selasa (30/6/2026). Di bawah influencer daerah, akun instansi pemerintah menyumbang 31% sasaran spam, media massa 12%, serta tokoh publik dan politisi 5%.
Target dipilih dari tingkat keterlibatan
Meutya menjelaskan bahwa operator judi online memilih akun berdasarkan karakter audiens dan tingkat keterlibatan di kolom komentar. Akun influencer daerah dinilai efektif karena dekat dengan komunitas tertentu dan memiliki jangkauan yang sesuai dengan pasar mereka.
Menurut dia, akun resmi dan tokoh publik juga ikut dibidik karena akses untuk memutus gangguan semacam itu tidak mudah. Komdigi maupun platform tidak bisa dengan cepat menghentikan komentar judi online yang membanjiri unggahan mereka.
Operasi spam berjalan otomatis
Pola serangan judol tidak lagi sepenuhnya manual. Laporan yang diterima Komdigi menunjukkan operasi spam dipantau melalui media sosial dan memanfaatkan kenaikan interaksi untuk menentukan target berikutnya.
Begitu sebuah akun dianggap aktif, mesin otomatis akan mengirim ribuan komentar spam secara bersamaan di berbagai platform. Pola ini membuat serangan terlihat masif dan berulang, meski sasaran utamanya tetap akun dengan engagement tinggi.
Akun pemerintah dan media ikut terdampak
Selain influencer daerah, akun instansi pemerintah dan media massa juga masuk daftar sasaran utama. Kondisi ini memperlihatkan bahwa bandar judi online tidak hanya mengejar figur populer, tetapi juga akun yang memiliki kredibilitas dan jangkauan besar.
Strategi tersebut dinilai memudahkan promosi mereka menyebar lebih cepat di ruang digital. Karena itu, akun yang selama ini dianggap aman pun tetap bisa menjadi pintu masuk penyebaran spam.
Penanganan perlu lintas lembaga
Meutya menegaskan bahwa penanggulangan judi online tidak bisa dibebankan kepada pemerintah saja. Penanganan ini membutuhkan kerja bersama lintas lembaga dan keterlibatan platform media sosial sebagai pihak swasta.
Pola spam yang terus menyesuaikan diri dengan perilaku pengguna menunjukkan bahwa pengawasan harus dilakukan lebih terpadu. Tanpa pemantauan dan penindakan yang kuat, ruang digital berisiko terus dimanfaatkan bandar judi online untuk membanjiri akun-akun berengagement tinggi.
