Dorongan stimulus untuk kendaraan listrik kini diposisikan sebagai bagian dari upaya menjaga tenaga kerja lokal tetap aman di tengah tekanan yang dihadapi industri manufaktur. Pemerintah melihat kebijakan ini bukan hanya sebagai pemicu pasar, tetapi juga sebagai cara mempertahankan aktivitas produksi agar rantai kerja di dalam negeri tidak ikut terganggu.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa insentif kendaraan listrik berkaitan langsung dengan penguatan industri nasional. Menurut dia, industri yang tetap berjalan dan kompetitif akan memberi ruang lebih besar bagi perlindungan tenaga kerja lokal.
Agus menyampaikan pandangan itu saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa, 5 Mei 2026. Ia menilai stimulus untuk kendaraan listrik penting agar daya saing industri otomotif nasional tetap terjaga di tengah perubahan energi global dan ketidakpastian ekonomi yang menekan manufaktur.
Perlindungan tenaga kerja jadi alasan utama
Dalam penjelasannya, Agus menekankan bahwa stimulus tersebut tidak berdiri sendiri sebagai kebijakan pasar. Ia menghubungkannya dengan upaya menjaga keberlangsungan produksi di dalam negeri, karena produksi yang terjaga berarti lapangan kerja di sektor terkait juga ikut terlindungi.
“Insentif atau stimulus itu memang dalam rangka untuk memperkuat industri kita. Sehingga tenaga kerja kita bisa juga terlindungi,” kata Agus Gumiwang Kartasasmita. Pernyataan itu memperlihatkan bahwa arah kebijakan kendaraan listrik dipandang memiliki dampak yang lebih luas dari sekadar penjualan kendaraan.
Pemerintah juga membaca kebijakan ini sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi nasional. Di tengah tekanan eksternal, sektor industri yang bertahan dinilai akan lebih siap menghadapi perubahan arah pasar global.
BBM lebih hemat, subsidi energi ikut ditekan
Selain alasan industri, pemerintah menempatkan kendaraan listrik sebagai salah satu cara untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak atau BBM. Bila konsumsi BBM turun, beban subsidi energi yang harus ditanggung pemerintah juga berpeluang ikut berkurang.
Agus mengaitkan arah kebijakan ini dengan kondisi geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran yang ikut memberi tekanan pada perekonomian global. Menurut dia, situasi tersebut membuat perhatian terhadap energi ramah lingkungan dan efisiensi energi semakin relevan.
Karena itu, dorongan ke kendaraan listrik dipandang selaras dengan kebutuhan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Pemerintah ingin industri manufaktur tetap aktif dengan basis yang lebih efisien dan lebih siap menghadapi perubahan pasar.
Skema insentif masih menunggu keputusan fiskal
Meski mendukung arah stimulus, Agus menjelaskan bahwa Kementerian Perindustrian tidak memiliki kewenangan untuk menentukan bentuk stimulus fiskal. Waktu pemberlakuan, skema, dan detail insentif sepenuhnya berada di bawah kendali Kementerian Keuangan.
Ia mengatakan pembahasan mengenai insentif kendaraan listrik sebaiknya dilakukan langsung dengan Menteri Keuangan. “Soal kapan kendaraan listrik mau diberikan insentif, bagaimana bentuk insentifnya. Skemanya seperti apa, mungkin bisa dibicarakan langsung dengan Menteri Keuangan,” ujarnya.
Dengan begitu, dukungan terhadap kendaraan listrik sudah dianggap penting, tetapi mekanisme teknisnya masih menunggu keputusan fiskal. Arah kebijakan ini juga perlu disesuaikan dengan kemampuan serta prioritas anggaran pemerintah.
Ekspor manufaktur tetap masuk agenda
Dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga menyoroti penguatan ekspor produk manufaktur Indonesia. Peningkatan pengiriman barang ke luar negeri ditempatkan sebagai salah satu prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Agus mengutip data Badan Pusat Statistik bahwa sektor manufaktur menyumbang sekitar 75 persen hingga 80 persen dari total ekspor nasional. Namun, penyerapan produksi domestik masih jauh lebih besar dibanding porsi ekspor.
Saat ini, distribusi hasil industri manufaktur di Indonesia masih didominasi pasar dalam negeri dengan porsi sekitar 80 persen. Sementara itu, porsi yang masuk ke pasar ekspor baru berada di kisaran 20 persen.
Kondisi itu membuat pemerintah ingin mendorong keseimbangan yang lebih baik antara pasar domestik dan pasar global. Dalam kerangka tersebut, kendaraan listrik dipandang sebagai salah satu pintu untuk membentuk industri manufaktur yang lebih tahan terhadap perubahan ekonomi dunia.