Iran menegaskan bahwa kesepakatan damai dengan Amerika Serikat tidak akan mengikat jika Donald Trump tidak menjalankan komitmen yang sudah disepakati. Sikap itu memperlihatkan bahwa Teheran menempatkan kepatuhan Washington sebagai syarat utama bagi kelanjutan perjanjian.
Ketua Parlemen Iran sekaligus negosiator utama, Mohammad Bagher Ghalibaf, menyampaikan peringatan paling tegas dari pihak Teheran. Ia mengatakan, “Jika Amerika Serikat tidak menghormati komitmennya, tidak ada cara bagi Iran untuk menghormati komitmennya sendiri.”
Sanksi ekonomi jadi titik paling sensitif
Fokus terbesar Iran dalam perjanjian ini adalah pencabutan sanksi ekonomi yang selama ini menekan perekonomian mereka. Teheran menilai kepercayaan harus menjadi dasar utama sebelum seluruh poin kesepakatan dijalankan.
Jika Washington dianggap tidak konsisten, Iran memberi sinyal akan membatalkan kewajibannya sendiri dalam paket kerja sama tersebut. Peringatan ini menunjukkan bahwa hubungan kedua negara masih sangat rapuh meski ada dorongan untuk memulihkan jalur diplomatik.
Isi perjanjian mencakup keamanan dan jalur maritim
Perjanjian yang sedang dibangun memuat 14 poin dan mencakup isu keamanan, ekonomi, serta perdagangan maritim. Salah satu target utamanya adalah menghentikan konflik bersenjata dan memulihkan jalur perdagangan vital di Selat Hormuz.
Dalam dokumen itu, kedua pihak sepakat mengakhiri operasi militer, saling menghormati kedaulatan, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Mereka juga diminta mencapai kesepakatan akhir dalam waktu maksimal 60 hari, dengan kemungkinan perpanjangan jika disetujui bersama.
Aturan sementara lain juga dibahas, termasuk pencabutan blokade maritim, pembukaan jalur aman bagi kapal komersial, dan penarikan pasukan Amerika dari kedekatan Iran. Di saat yang sama, Iran diminta menjaga agar jalur pelayaran menuju dan dari Teluk Persia tetap aman selama masa transisi.
Pulihnya akses ekonomi menjadi bagian penting
Aspek ekonomi dalam paket ini mencakup penghapusan sanksi sepihak, termasuk pembatasan dari Amerika Serikat, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan sanksi lain yang terkait lembaga internasional. Iran juga menuntut pemulihan akses terhadap aset yang dibekukan atau dibatasi.
Amerika Serikat disebut akan memberi lisensi dan pengecualian untuk transaksi yang berkaitan dengan ekspor minyak mentah, produk minyak bumi, asuransi, transportasi, dan layanan perbankan. Jika dijalankan, langkah ini bisa membuka kembali aliran pendapatan minyak Iran dan memperluas akses ke sistem keuangan internasional.
Perjanjian itu juga memuat rencana rekonstruksi dan pembangunan ekonomi Iran senilai setidaknya USD 300 miliar bersama mitra regional. Skema tersebut menjadi salah satu poin paling besar karena menyentuh pemulihan ekonomi dalam skala luas.
Selat Hormuz kembali jadi pusat perhatian
Selat Hormuz kembali menjadi sorotan karena jalur ini sangat strategis bagi perdagangan energi dunia. Dalam konflik berkepanjangan sebelumnya, jalur itu pernah lumpuh dan memicu kenaikan harga minyak mentah di pasar internasional.
Kesepakatan ini menempatkan pembukaan kembali jalur pelayaran sebagai prioritas mendesak. Iran juga berencana berdialog dengan Oman dan negara-negara pesisir Teluk Persia lain untuk mengatur administrasi maritim di selat itu sesuai hukum internasional dan hak kedaulatan masing-masing negara.
Nota kesepahaman dan pengawasan implementasi
Presiden Donald Trump dan Presiden Masoud Pezeshkian disebut telah menandatangani nota kesepahaman baru untuk mengakhiri perang dan memulihkan stabilitas kawasan. Trump mengakui prosesnya tidak mudah, sementara Presiden Prancis Emmanuel Macron menyambutnya sebagai peluang menuju perdamaian yang lebih luas.
Macron menyebut rencana 14 poin itu dapat “membuka jalan bagi perdamaian abadi” dan berpotensi menekan harga energi. Ia menyampaikan dukungan itu dalam pertemuan diplomatik di Istana Versailles, Prancis, yang digelar dengan pengawasan ketat para diplomat.
Meski begitu, sejumlah detail teknis masih harus dirampungkan, termasuk pengaturan mengenai pengayaan nuklir Iran dan mekanisme pengawasan implementasi. Untuk itu, kedua pihak sepakat membentuk mekanisme eksekutif yang memantau kepatuhan terhadap MOU tersebut.
Selama menunggu kesepakatan akhir, Iran diminta mempertahankan status quo program nuklirnya, sementara Amerika Serikat tidak boleh menjatuhkan sanksi baru atau menambah pasukan di kawasan. Keberhasilan tahap awal ini akan menentukan apakah perjanjian tersebut bisa berubah menjadi kesepakatan yang mengikat secara internasional melalui dukungan resolusi Dewan Keamanan PBB.
