Israel tengah memperbesar belanja untuk memengaruhi persepsi publik dunia di saat dukungan terhadap negara itu justru terus melemah. Pemerintahnya dilaporkan menyiapkan US$730 juta atau sekitar Rp12,67 triliun untuk memperbaiki citra di ruang publik global.
Langkah itu memperlihatkan bahwa perang opini kini diperlakukan sebagai isu serius di Tel Aviv. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar bahkan menyebut situasi ini sebagai “perang global untuk merebut hati dan pikiran”.
Dana besar tersebut disetujui Knesset pada Maret lalu untuk tahun 2026. Besarnya sekitar lima kali lipat dibanding anggaran tahun sebelumnya yang hanya US$150 juta.
Di Israel, kebijakan ini dikenal dengan istilah “Hasbara”. Istilah itu merujuk pada diplomasi publik yang bertujuan membentuk persepsi internasional, meski di media sosial sering dipakai dengan nada merendahkan untuk kampanye pro-Israel yang dianggap terlalu agresif.
Peningkatan belanja ini muncul di tengah merosotnya pandangan publik, terutama di Amerika Serikat yang selama ini menjadi sekutu terpenting Israel. Dalam jajak pendapat Pew Research Center yang dirilis awal bulan ini, 60 persen warga Amerika memandang Israel secara negatif.
Angka itu naik tujuh poin dalam setahun, sedangkan hanya 37 persen yang menilai positif. Pergeseran serupa juga terlihat di kelompok lain, termasuk pemilih Partai Republik di bawah usia 50 tahun, yang 57 persen di antaranya kini memandang Israel secara negatif.
Dukungan di kalangan warga yang tidak berafiliasi secara agama, Protestan kulit hitam, dan Katolik juga ikut menurun. Bahkan di komunitas Yahudi Amerika, dukungan terhadap Israel disebut turun di bawah dua pertiga.
Kondisi itu membuat pemerintah Israel menempatkan reputasi publik sebagai bagian dari strategi negara. Bagi para pejabat, citra di luar negeri kini dipandang berkaitan langsung dengan kepentingan politik dan keamanan.
Sebagian anggaran diplomasi publik itu sudah terlihat melalui belanja yang dilaporkan. Salah satunya adalah iklan media sosial internasional senilai US$50 juta di platform seperti Google, YouTube, X, dan Outbrain.
Ada pula alokasi US$40 juta untuk menjamu ratusan delegasi asing, termasuk politisi, akademisi, pemimpin agama, dan influencer. Tujuannya memperluas jaringan pendukung sekaligus membentuk narasi yang lebih menguntungkan bagi Israel di luar negeri.
Pemerintah Israel juga membangun “media war room” untuk memantau 250 outlet media dan 10.000 item konten terkait Israel setiap hari. Dengan sistem itu, respons terhadap pemberitaan dan percakapan digital dapat dilakukan lebih cepat dan terarah.
Kementerian Luar Negeri Israel turut menandatangani sejumlah kontrak tambahan untuk kampanye daring. Salah satunya bernilai US$1,5 juta per bulan dengan perusahaan milik Brad Parscale, mantan ahli strategi kampanye Donald Trump, untuk memakai alat AI dalam melawan antisemitisme daring.
Selain itu, ada kampanye senilai US$4,1 juta yang ditujukan ke gereja-gereja evangelis. Proyek lain yang disebut “Proyek Esther” juga melibatkan jaringan influencer berbayar senilai US$900.000 melalui perusahaan PR Bridges Partners.
Rangkaian belanja itu menunjukkan fokus Israel tidak hanya tertuju pada media arus utama. Pemerintah juga membidik ruang digital, komunitas religius, dan jejaring opini internasional untuk menahan tekanan citra di tengah kritik global yang terus meningkat.
