Israel sedang menghadapi tekanan yang tidak hanya datang dari medan perang, tetapi juga dari ruang opini publik global. Situasi itu mendorong pemerintahnya mengucurkan dana besar untuk Hasbara, lembaga diplomasi publik nasional yang bertugas memperbaiki citra Israel di mata dunia.
Dalam anggaran nasional yang disahkan pada Maret 2026, Israel menyiapkan US$ 730 juta atau sekitar Rp 11,6 triliun untuk direktorat tersebut. Jumlah itu jauh lebih besar dibanding alokasi tahun sebelumnya yang hanya US$ 150 juta.
Lonjakan anggaran ini menunjukkan bahwa pemerintah Israel menilai perang berkepanjangan di Jalur Gaza dan ketegangan militer di Timur Tengah sudah merusak posisinya di banyak forum internasional. Di saat yang sama, respons publik terhadap Israel juga makin sulit dikendalikan.
Di tingkat hukum internasional, tekanan itu semakin berat. Israel menghadapi tuduhan serius di Mahkamah Internasional atau ICJ terkait dugaan genosida di Gaza.
Benjamin Netanyahu juga berada dalam sorotan Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Perdana Menteri Israel itu berstatus buronan atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Kondisi tersebut membuat kebutuhan akan strategi komunikasi semakin mendesak. Pemerintah Israel tidak lagi hanya berhadapan dengan kritik politik, tetapi juga dengan kerusakan reputasi yang menjalar ke berbagai jalur diplomasi.
Tekanan itu ternyata tidak hanya datang dari pihak-pihak yang sejak awal berseberangan dengan Israel. Sekutu dekatnya pun menunjukkan tanda-tanda kejenuhan, termasuk Amerika Serikat yang selama ini menjadi mitra terpenting Israel.
Jajak pendapat Pew Research Center memperlihatkan sekitar 60 persen warga Amerika kini memandang Israel secara tidak menguntungkan. Penurunan dukungan juga terlihat di kalangan pemilih muda Partai Republik dan komunitas Yahudi Amerika.
Menghadapi situasi itu, Kementerian Luar Negeri Israel yang dipimpin Gideon Sa’ar membentuk unit khusus untuk mengatur narasi di tingkat internasional. Unit ini mengarahkan kampanye besar-besaran agar pesan pemerintah Israel lebih kuat tersebar di berbagai saluran.
Langkahnya tidak kecil. Israel menggelontorkan puluhan juta dolar untuk kampanye digital, termasuk US$ 50 juta yang secara khusus dialokasikan untuk iklan di berbagai platform media sosial besar.
Upaya itu juga dibarengi pendekatan tatap muka. Israel mengundang ratusan delegasi asing, mulai dari politisi, pemuka agama, influencer, hingga pimpinan universitas, untuk mengikuti rangkaian diplomasi yang dirancang memberi pengalaman langsung sesuai sudut pandang pemerintah Israel.
Israel juga membawa strategi komunikasinya ke ranah teknologi. Negara itu dikabarkan menandatangani kontrak senilai US$ 1,5 juta per bulan dengan perusahaan yang terkait dengan mantan pakar strategi Donald Trump, Brad Parscale.
Kerja sama tersebut difokuskan pada penggunaan alat kecerdasan buatan atau AI agar penyebaran narasi di dunia maya bisa dilakukan lebih efektif dan terukur. Dengan cara itu, Israel berupaya memperkuat pengaruh pesan yang ingin mereka sebarkan di ruang digital.
Sejumlah peneliti di Institute for National Security Studies atau INSS Tel Aviv menilai situasi yang dihadapi Israel kini sudah masuk kategori isolasi diplomatik dan opini publik yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak negara itu berdiri. Mereka bahkan menyebutnya sebagai “boikot ekonomi yang merayap”.
Menurut penilaian itu, banyak institusi akademik dan bisnis internasional mulai menghindari kerja sama dengan pihak Israel demi menjaga reputasi mereka. Karena itu, anggaran jumbo Hasbara dipandang sebagai bagian dari usaha yang lebih luas untuk menahan tekanan politik, diplomatik, dan citra yang terus membesar di level global.
Source: www.beritasatu.com