Istana menegaskan ukuran utama dari lawatan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri bukanlah besarnya biaya, melainkan manfaat nyata yang diperoleh Indonesia. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI M Qodari mengatakan setiap perjalanan presiden ke luar negeri tetap melalui pertimbangan matang dan diarahkan untuk kepentingan nasional.
Penegasan itu muncul setelah kritik Dino Patti Djalal soal frekuensi kunjungan luar negeri Prabowo mendapat sorotan publik. Dari sudut pandang Istana, hasil akhir sebuah lawatan jauh lebih penting daripada sekadar angka pengeluaran yang terlihat di awal.
Manfaat diplomasi jadi tolok ukur
Qodari menilai azas kemanfaatan harus ditempatkan sebagai ukuran utama dalam menilai lawatan kenegaraan. Ia menekankan bahwa sebuah perjalanan baru layak disebut efektif bila membawa dampak yang jelas bagi bangsa.
Dalam penjelasannya, ia meminta publik melihat hasilnya secara menyeluruh, bukan berhenti pada persepsi soal ongkos perjalanan. Menurut dia, kebijakan Presiden untuk bepergian ke luar negeri tidak diambil sembarangan karena selalu dikaitkan dengan kepentingan Indonesia.
Ia juga menyebut lawatan Presiden ke Prancis sebagai contoh agenda yang membahas kerja sama bilateral. Dua bidang yang ikut dibicarakan adalah pertahanan dan pendidikan, yang dinilai strategis bagi Indonesia.
Kritik soal biaya perjalanan
Di sisi lain, Dino Patti Djalal menyoroti frekuensi kunjungan luar negeri Prabowo melalui unggahan video di akun X miliknya. Ia menilai perjalanan kepala negara ke luar negeri dapat menyerap anggaran yang sangat besar dari banyak komponen.
Komponen yang disebut Dino mencakup tim pendahulu, pesawat, hotel, logistik, konsumsi, protokoler, pengamanan, hingga uang harian delegasi dan pendamping. Ia bahkan menyebut satu perjalanan luar negeri bisa menelan biaya puluhan hingga ratusan miliar rupiah.
Bagi Dino, kunjungan luar negeri sebaiknya tidak terlalu sering bila manfaat yang dihasilkan belum sebanding dengan dana yang terpakai. Ia menekankan perlunya efisiensi tanpa menutup ruang diplomasi.
Alternatif agar hubungan antarnegara tetap terjaga
Meski mengkritik frekuensi lawatan, Dino tetap menawarkan sejumlah cara agar komunikasi diplomatik tidak terputus. Ia menyarankan pemanfaatan komunikasi jarak jauh seperti video call, zoom call, atau telepon.
Ia juga mengusulkan agar Presiden memanfaatkan forum internasional untuk bertemu kepala negara lain. Menurutnya, cara itu dapat membantu menghemat anggaran sambil menjaga hubungan antarnegara tetap berjalan.
Selain itu, Dino meminta agar kunjungan internasional direncanakan secara profesional dan tidak hanya bersifat seremonial. Ia juga mendorong agar Indonesia lebih banyak menerima tamu negara dalam satu tahun ke depan.
Sebagai langkah terakhir, Dino menyarankan agar misi diplomatik yang bersifat taktis diserahkan kepada Menteri Luar Negeri Sugiono. Ia bahkan menyebut Presiden China Xi Jinping sebagai pembanding karena dinilainya lebih sering menerima tamu negara di Beijing.
Perdebatan ini memperlihatkan dua cara pandang yang sama-sama menyoroti efektivitas diplomasi. Satu pihak menekankan efisiensi anggaran, sementara pihak lain menilai manfaat politik, ekonomi, dan kerja sama yang diperoleh Indonesia jauh lebih penting untuk dihitung.