Pemerintah Provinsi Jawa Barat melarang pemberian izin pembangunan perumahan di kawasan yang memiliki risiko banjir dan longsor. Kebijakan ini diarahkan untuk mencegah pembangunan hunian yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menyatakan arahan tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Perizinan perumahan harus mempertimbangkan tingkat kerawanan bencana serta kesesuaian tata ruang wilayah.
“Pak Gubernur menyampaikan bahwa bagi perumahan yang ada risiko banjir, ada risiko longsor jangan diberikan izin karena akan berdampak terhadap keselamatan masyarakat,” kata Herman di Majalengka. Pernyataan itu menegaskan bahwa perlindungan warga menjadi pertimbangan utama dalam penerbitan izin.
Kebijakan tersebut bukan penghentian total pembangunan perumahan di Jawa Barat. Pemerintah tetap membuka ruang bagi proyek hunian di lokasi yang dinilai aman dari ancaman banjir dan longsor.
Koridor Perizinan Daerah
Herman menjelaskan pemerintah kabupaten dan kota masih mempunyai kewenangan untuk memproses izin perumahan. Kewenangan itu berlaku bagi kawasan yang tidak berisiko bencana dan telah sesuai dengan ketentuan tata ruang.
“Pak Gubernur memberikan koridor saja. Bagi perumahan-perumahan yang tidak ada risiko banjir, risiko longsor, saya kira kabupaten/kota punya otoritas untuk menindaklanjuti,” ujarnya.
Pemprov Jabar telah menerbitkan surat edaran kepada pemerintah kabupaten dan kota sebagai pedoman pengendalian pembangunan perumahan. Surat tersebut mengarahkan daerah agar mempertimbangkan kondisi wilayah sebelum menerbitkan izin.
Pengawasan juga dilakukan oleh pemerintah provinsi terhadap pelaksanaan kebijakan di daerah. Langkah ini ditujukan agar pembangunan berjalan sejalan dengan arahan pemerintah pusat dan standar keselamatan yang berlaku.
Potensi Ekonomi Tetap Didorong
Pemerintah provinsi menilai sektor perumahan tetap mempunyai peran besar dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Aktivitas pembangunan rumah melibatkan tenaga kerja dan mendorong pergerakan usaha penyedia bahan bangunan.
Menurut Herman, pembangunan satu unit rumah dapat melibatkan sedikitnya tiga orang tenaga kerja. Dampak ekonominya juga menjangkau rantai pasok material konstruksi yang mencakup ratusan jenis usaha.
Melalui pengaturan ini, Pemprov Jabar berupaya menjaga agar pengembangan properti tidak mengabaikan daya dukung lingkungan. Pembangunan perumahan diharapkan tetap berjalan tanpa mengorbankan keselamatan warga di wilayah rawan.
“Sektor perumahan sektor potensial harus dipacu, tetapi jangan mengorbankan lingkungan, jangan mengorbankan keselamatan masyarakat,” ucap Herman. Prinsip tersebut menjadi dasar pengendalian izin perumahan berdasarkan risiko wilayah dan tata ruang.
