Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberi perhatian khusus pada seleksi Petugas Haji Daerah atau PHD tahun 1448 H/2027 M. Jawa Timur mendapat alokasi 121 petugas untuk melayani estimasi 42.051 jemaah haji dari seluruh kabupaten dan kota.
Kuota tersebut terdiri atas 91 orang untuk Pelayanan Umum dan 30 orang untuk Pelayanan Kesehatan. Sebanyak 108 orang dialokasikan bagi 38 kabupaten/kota, sedangkan 13 orang menjadi alokasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Alokasi provinsi mencakup kebutuhan Pelayanan Umum dan Pelayanan Kesehatan. Pembiayaan bagi 13 kuota PHD Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersumber dari APBD Jatim.
Khofifah menilai PHD memegang peran penting dalam memastikan pembinaan, pelayanan, dan pelindungan jemaah selama ibadah haji. Karena itu, proses seleksi diminta berjalan objektif, transparan, akuntabel, dan non-diskriminatif.
“Petugas Haji Daerah bukan sekadar pendamping perjalanan. Mereka adalah pelayan tamu-tamu Allah,” ujar Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin, 9 November 2026.
Ia menegaskan petugas yang dipilih harus berintegritas, kompeten, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki keikhlasan dalam melayani. Kesiapan itu dinilai penting untuk mendampingi jemaah lansia dan jemaah dengan risiko kesehatan tinggi.
Tahapan Seleksi
Pendaftaran Seleksi Petugas Haji Daerah 2027 dibuka serentak pada 5 hingga 10 November 2026. Pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota harus menyampaikan rekomendasi calon paling lambat 10 November 2026 pukul 24.00 WIB.
Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur bersama Biro Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memverifikasi usulan pada 11 hingga 13 November 2026. Calon yang lolos verifikasi selanjutnya diusulkan mengikuti tes Computer Assisted Test atau CAT.
Tes CAT dijadwalkan pada 14 November 2026. Pengumuman hasil seleksi akan disampaikan pada 16 November 2026.
Khofifah meminta seluruh calon peserta memedomani setiap tahapan, persyaratan, alur, dan ketentuan yang berlaku. Seleksi ini mengacu pada Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 78 Tahun 2026.
Syarat Calon PHD
Calon peserta harus berstatus warga negara Indonesia, beragama Islam, sehat, serta siap menjalankan tugas pelayanan. Mereka juga wajib memiliki integritas, komitmen, kemampuan digital, dan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan.
Untuk Pelayanan Umum, usia pendaftar minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun saat mendaftar serta berpendidikan minimal S1 atau sederajat. Pelayanan Kesehatan dibuka bagi dokter atau tenaga keperawatan yang memenuhi persyaratan profesi, dengan batas usia 27 hingga 55 tahun.
Dokumen yang harus disiapkan meliputi KTP, ijazah terakhir, surat keterangan sehat dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah, serta surat keterangan catatan kepolisian bagi peserta non-ASN. Peserta juga wajib melampirkan rekomendasi bupati atau wali kota untuk kuota kabupaten/kota, atau rekomendasi gubernur untuk kuota provinsi.
Menurut ketentuan, kepala daerah memberikan rekomendasi terhadap calon yang diusulkan pemerintah daerah sekaligus menyatakan kesanggupan anggaran melalui APBD. Biaya pengusulan dan pemberangkatan, termasuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, tidak dibebankan kepada calon yang diusulkan.
Khofifah meminta bupati dan wali kota aktif berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Haji dan Umrah di wilayah masing-masing. Informasi seleksi diminta dibuka seluas-luasnya agar petugas terbaik dapat terpilih untuk mendampingi jemaah Jawa Timur.
Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur di nomor 081933027948 dan 08179673643. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Timur akan terlibat dalam pelaksanaan seleksi bersama kantor wilayah kementerian tersebut.
