Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat capaian yang jauh melampaui target Komisi Pemberantasan Korupsi dalam program e-learning ASN Berintegritas. Dari target awal sedikitnya 2.500 peserta, Pemprov Jateng telah menuntaskan sekitar 7.245 ASN atau setara 289,8 persen.
Capaian itu membuat Pemprov Jateng menerima penghargaan dari KPK. Penghargaan diserahkan Ketua KPK RI Setyo Budiyanto kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam Launching Nasional Program E-Learning ASN Berintegritas di Kantor Lembaga Administrasi Negara RI, Jakarta, pada Rabu (17/6/2026).
Integritas Jadi Syarat Utama Aparatur
Di Jawa Tengah, integritas ditempatkan sebagai syarat utama bagi aparatur sipil negara. Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa penguatan integritas dibutuhkan agar pemerintahan berjalan baik, bersih, dan tetap menjaga marwah instansi.
Ia juga menyebut integritas sebagai marwah suatu dinas atau institusi. Karena itu, pencegahan terhadap perilaku menyimpang, pelanggaran hukum, dan penyalahgunaan wewenang dinilai penting untuk terus diperkuat di lingkungan ASN.
E-learning untuk Mencegah Penyimpangan
Pemprov Jateng mengikuti program e-learning dari KPK sebagai sarana edukasi dan pencegahan. Program ini dirancang untuk memberi pemahaman kepada ASN agar tidak berperilaku menyimpang dan tidak melanggar hukum.
Ahmad Luthfi menilai langkah pencegahan yang dilakukan KPK sangat baik untuk mendidik ASN. Menurutnya, e-learning tersebut menjadi bagian dari edukasi integritas, terutama dalam pemberantasan korupsi di tingkat aparatur.
Program piloting E-Learning ASN Berintegritas sendiri dijalankan di 12 kementerian dan pemerintah daerah. Total peserta yang telah terjangkau dari seluruh instansi itu mencapai 55.493 ASN.
Langkah Lanjutan Pemprov Jateng
Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Uswatun Hasanah mengatakan Pemprov Jateng akan membuka batch baru e-learning. Setiap batch akan diisi 3.000 ASN untuk mengejar sekitar 47.000–49.000 ASN di lingkungan Pemprov Jateng.
Menurut Uswatun, evaluasi sudah dilakukan setelah target awal sempat dipasang 10.000 ASN. Proses itu terkendala migrasi materi dan tingginya animo peserta yang membuat proses login melambat.
Untuk memperbaiki pelaksanaan, BPSDMD bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Digital menyiapkan penguatan server. Langkah lain yang disiapkan adalah migrasi ke Virtual Private Server, optimalisasi konten pembelajaran agar lebih ringan, serta pengaturan jumlah peserta per angkatan yang lebih proporsional.
Setyo Budiyanto mengapresiasi kementerian dan pemerintah daerah yang terlibat dalam program ini. Ia menyebut total ASN di Indonesia sekitar 6,7 juta, sedangkan peserta program baru mencapai 55 ribu, sehingga program E-Learning ASN Berintegritas perlu didorong menjadi gerakan nasional pembelajaran integritas bagi aparatur negara.