Jawa Tengah memasang target yang lebih agresif dalam penanganan sampah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyebut wilayahnya optimistis bisa mencapai zero sampah pada 2028, atau lebih cepat dari target nasional yang berlaku umum pada 2029.
Pernyataan itu menguat setelah Presiden Prabowo Subianto meninjau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Berbasis Lingkungan dan Edukasi (TPST BLE) di Desa Kaliori, Kabupaten Banyumas. Kunjungan tersebut menyoroti pola pengelolaan sampah terpadu yang dinilai efektif karena tidak berhenti di tahap pengumpulan, tetapi bergerak hingga pemanfaatan akhir.
Model Banyumas jadi perhatian
Di Banyumas, sampah diperlakukan sebagai material yang masih bisa diolah, bukan sekadar dibuang. Kepala UPTD TPST Banyumas, Edy Nugroho, menjelaskan bahwa sistem yang digunakan mengusung pendekatan waste to value.
Edy menegaskan bahwa alur kerja di fasilitas itu dibuat menyambung dari awal sampai akhir. “Sistem kami dari hulu sampai hilir, sehingga sampah dapat diolah menjadi bernilai ekonomi,” ujarnya.
Salah satu hasil dari pengolahan tersebut adalah Refuse Derived Fuel atau RDF. Produk ini menjadi bahan bakar alternatif dari sampah yang sudah diproses, sehingga memberi fungsi baru bagi limbah yang sebelumnya hanya dianggap beban.
Timbulan sampah masih besar
Data yang disampaikan kepada Presiden menunjukkan persoalan sampah di Banyumas masih cukup berat. Total timbulan sampah mencapai 738,80 ton per hari, yang berarti kebutuhan pengelolaan di daerah itu masih besar.
Dari jumlah tersebut, sekitar 574,52 ton atau 77,76 persen sudah terkelola. Namun, masih ada sekitar 164 ton per hari yang belum tertangani di fasilitas TPST, sehingga ruang perbaikan tetap terbuka lebar.
Meski begitu, capaian yang sudah berjalan dianggap penting karena menunjukkan sistem pengelolaan terpadu bisa diterapkan secara nyata. Model seperti ini juga dinilai berpotensi diperluas ke daerah lain yang menghadapi persoalan serupa.
Prabowo sebut sistem itu efektif
Prabowo menilai pola yang diterapkan di Banyumas layak dijadikan contoh. Ia menyebut pemerintah pusat akan mendorong dan memberi dukungan agar sistem pengelolaan semacam itu bisa berkembang lebih luas.
“Ini sangat efektif dan bisa menjadi contoh. Pemerintah pusat akan mendorong serta memberikan dukungan agar sistem ini dapat dikembangkan,” kata Prabowo.
Ia juga menekankan bahwa urusan sampah tidak bisa ditunda terlalu lama. Menurut dia, pengelolaan sampah harus bisa dikendalikan dalam waktu dua hingga tiga tahun ke depan agar dampaknya tidak terus membesar.
Jawa Tengah dorong RDF di banyak wilayah
Di tingkat provinsi, Ahmad Luthfi mengatakan ada perhatian besar terhadap pengembangan fasilitas RDF di sejumlah kabupaten. Saat ini, 13 kabupaten masih dalam tahap pengembangan, sedangkan tiga kabupaten sudah beroperasi.
Untuk mempercepat langkah itu, Jawa Tengah menggandeng empat pabrik semen sebagai offtaker hasil olahan sampah. Skema ini penting karena memberi kepastian serapan bagi produk yang dihasilkan dari proses pengolahan.
Luthfi juga menyebut Banyumas sebagai role model karena melibatkan masyarakat dan sektor industri dalam satu sistem kerja. “Ini menjadi role model. Dari hulu sampai hilir kita kerjakan bersama,” ujarnya.
Selain fokus pada daerah per daerah, pemerintah provinsi juga menyiapkan skema pengolahan regional. Semarang Raya, Pekalongan Raya, dan Tegal Raya masuk dalam rencana tersebut karena tekanan sampah di kawasan itu dinilai tinggi.
Target daerah dibuat lebih cepat
Langkah Jawa Tengah tidak berhenti pada pembangunan fasilitas. Pemerintah provinsi juga menempatkan pengelolaan sampah sebagai agenda penting yang dikejar lebih cepat dibanding target nasional.
Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa Jawa Tengah menargetkan zero sampah pada 2028. “Target nasional 2029, tetapi Jawa Tengah optimistis bisa mencapai zero sampah pada 2028,” katanya.
Ia menambahkan bahwa Presiden juga mengapresiasi kinerja pengelolaan sampah di Jawa Tengah yang dinilai berada di jalur yang tepat. Dengan dukungan pemerintah pusat, penguatan RDF, dan penerapan model terpadu seperti di Banyumas, provinsi itu berupaya menekan timbulan sampah sekaligus memberi nilai tambah dari limbah yang sebelumnya terbuang.