Ribuan calon murid di Jawa Barat terancam tidak mendapat kursi di sekolah negeri karena daya tampung yang terbatas. Pemprov Jawa Barat menyebut sekitar 70 ribu dari total 444 ribu calon murid belum bisa terserap ke SMA dan SMK negeri.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pemerintah daerah menyiapkan jalan keluar agar hak pendidikan anak tetap terjaga. Skema itu dilakukan melalui sekolah swasta yang bekerja sama dengan pemerintah, dan biaya pendidikannya akan ditanggung pemprov.
Biaya ditanggung mulai tahun ajaran 2026/2027
Dedi menyebut pembiayaan untuk siswa di sekolah swasta mitra pemerintah mulai berlaku pada tahun ajaran 2026/2027. Ia mengatakan orang tua tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk skema tersebut jika anaknya masuk ke sekolah yang masuk kerja sama pemerintah.
Namun, tidak semua sekolah swasta akan masuk dalam program itu. Pemerintah akan melakukan seleksi dengan mempertimbangkan standar sekolah dan kemampuan anggaran daerah.
Dalam penjelasannya, Dedi juga menegaskan bahwa sekolah swasta favorit dengan biaya tinggi tidak termasuk dalam skema pembiayaan. Ia mencontohkan sekolah yang SPP-nya mencapai jutaan rupiah dan menyebut pemerintah tidak mungkin menanggung biaya sebesar itu.
Baru untuk calon murid yang sudah ikut PCMB
Bantuan pembiayaan hanya diberikan kepada calon murid yang sudah mengikuti proses PCMB. Pemerintah menilai kesempatan pendaftaran sudah diberikan cukup luas, termasuk perpanjangan masa PCMB akibat berbagai kendala.
Pemetaan tersebut muncul dari entry data PCMB yang menghasilkan gambaran jumlah calon murid dan daya serap sekolah negeri. Dari data itu, pemerintah daerah membaca adanya kelompok siswa yang belum terakomodasi di sekolah negeri.
Dedi menekankan bahwa keterbatasan kursi di sekolah negeri tidak boleh membuat akses pendidikan anak terputus. Menurut dia, negara tetap memiliki kewajiban menjamin layanan pendidikan yang layak melalui sekolah negeri maupun sekolah swasta yang bekerja sama dengan pemerintah.
Dengan skema ini, Pemprov Jawa Barat berharap lebih banyak siswa tetap bisa melanjutkan pendidikan tanpa terbebani biaya tambahan. Fokus utama kebijakan tersebut adalah menjaga agar calon murid yang belum tertampung di sekolah negeri tetap memiliki akses belajar yang jelas.