Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperluas literasi dan inklusi keuangan hingga tingkat desa untuk menahan laju pinjol ilegal, praktik rentenir, dan judi online. Langkah ini dipandang penting karena akses layanan keuangan formal belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa percepatan akses keuangan merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menilai ekosistem keuangan yang inklusif perlu dibangun agar potensi di banyak kabupaten dan kota bisa digarap lebih optimal.
Akses pembiayaan harus turun sampai desa
Luthfi menyebut layanan keuangan perlu hadir sampai kelurahan dan desa, bukan berhenti di pusat-pusat ekonomi. Menurut dia, pelaku usaha terutama UMKM membutuhkan akses pembiayaan yang lebih luas dan aman, termasuk kredit mikro untuk mengembangkan usaha.
Ia menilai kebutuhan itu semakin mendesak ketika masyarakat masih berhadapan dengan tawaran pembiayaan yang tidak sehat. Dalam forum Rakorda dan Rapat Pleno TPAKD se-Jawa Tengah Tahun 2026 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, akselerasi keuangan inklusif dibahas sebagai langkah strategis untuk membuka potensi ekonomi yang belum tersentuh.
Literasi keuangan dihadapkan pada ancaman digital
Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno menyoroti bahwa tantangan literasi keuangan kini semakin kompleks. Di satu sisi, masih ada keraguan masyarakat terhadap layanan keuangan formal, sementara di sisi lain teknologi memudahkan akses ke pinjaman ilegal dan judi online.
Sumarno menggambarkan bahwa pinjol ilegal dan judi online kini dapat dilakukan secara pribadi dari kamar sendiri. Ia juga menegaskan bahwa judi online tidak hanya menyasar masyarakat kalangan bawah, tetapi juga kalangan menengah ke atas.
Edukasi diperluas lewat jaringan desa
Untuk menjawab tantangan itu, edukasi keuangan didorong berlangsung masif hingga pelosok desa. Masyarakat diharapkan memahami cara mengakses layanan keuangan yang aman dan terlindungi oleh regulasi.
OJK Provinsi Jawa Tengah turut menggandeng Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk memperluas edukasi keuangan ke wilayah yang sulit dijangkau. Pola ini diharapkan membuat informasi mengenai layanan keuangan formal lebih mudah diterima oleh warga di tingkat akar rumput.
TPAKD 2026 fokus ke pembiayaan produktif
Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah Hidayat Prabowo menyampaikan bahwa TPAKD 2026 akan difokuskan pada penguatan pembiayaan produktif sektor pangan. Arah kerja lain mencakup peningkatan literasi dan inklusi keuangan, perluasan digitalisasi keuangan daerah, serta penguatan kolaborasi dengan industri jasa keuangan.
Selain itu, TPAKD juga diarahkan pada monitoring dan evaluasi berbasis dampak agar program yang berjalan benar-benar memberi hasil nyata. Dengan penguatan itu, TPAKD diposisikan bukan hanya sebagai forum koordinasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperluas akses pembiayaan yang lebih aman bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Hidayat menekankan bahwa penguatan pembiayaan produktif pada rantai nilai pangan perlu menjadi perhatian bersama di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Fokus tersebut diharapkan dapat memperbesar manfaat inklusi keuangan sekaligus menutup ruang bagi praktik pembiayaan yang merugikan masyarakat.