Jawa Tengah tercatat menyumbang 15,25 persen dari total jumlah usaha nasional, atau sekitar 5 juta unit usaha. Badan Pusat Statistik menilai posisi itu menunjukkan betapa besar peran provinsi ini dalam peta ekonomi Indonesia.
Kontribusi Jawa Tengah juga sangat dominan di Pulau Jawa, dengan porsi 25,76 persen dari seluruh usaha di wilayah tersebut. Karena itu, kualitas pendataan ekonomi di daerah ini disebut menjadi salah satu penentu kuat tidaknya data nasional secara keseluruhan.
Pendataan Diperluas Hingga Rumah Tangga
BPS menyiapkan Sensus Ekonomi 2026 dengan cakupan yang lebih luas dibandingkan sensus sebelumnya. Pendataan tidak hanya menyasar aktivitas usaha yang terlihat di ruang publik, tetapi juga masuk ke sektor pertanian hingga rumah tangga.
Perluasan itu dilakukan karena semakin banyak kegiatan ekonomi dijalankan dari rumah. Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi mencontohkan usaha digital yang kerap tidak terlihat dari luar, termasuk perdagangan melalui TikTok dan media sosial.
Menurut Sonny, aktivitas seperti itu baru bisa teridentifikasi jika petugas mendatangi rumah-rumah. BPS juga menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 berbeda dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, karena fokusnya khusus pada aktivitas ekonomi pelaku usaha dan ekonomi keluarga.
Sonny turut menjelaskan bahwa data yang dikumpulkan tidak berkaitan dengan perpajakan. Penegasan ini dimaksudkan agar pelaku usaha dan masyarakat lebih terbuka saat memberikan informasi kepada petugas sensus.
Fondasi Kebijakan Daerah
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menilai hasil sensus menjadi fondasi penting untuk membaca kondisi ekonomi daerah. Data itu juga akan membantu pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota memetakan potensi ekonomi dengan lebih akurat.
Ia meminta para bupati, wali kota, dan aparatur pemerintah ikut menyosialisasikan sensus kepada masyarakat. Luthfi menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus bertumpu pada data yang kuat dan dapat dipercaya.
Karena itu, ia mengimbau masyarakat, terutama pelaku usaha mulai dari UMKM hingga usaha rumah tangga, agar bersikap terbuka saat didata petugas sensus. Ia juga memastikan data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Tengah berlangsung hingga 31 Agustus 2026 dengan melibatkan 36.891 petugas. Pencanangan kegiatan itu digelar di Lapangan Pancasila, Simpang Lima, Kota Semarang, dan dihadiri sejumlah kepala daerah serta jajaran BPS se-Jateng.
Sonny menyebut jika pendataan di Jawa Tengah berjalan sangat baik, maka sedikitnya 15 persen kualitas pendataan nasional ikut terselesaikan. Pernyataan itu menegaskan bahwa keberhasilan sensus di provinsi ini akan memberi dampak langsung pada kekuatan data ekonomi Indonesia.