Pajak mobil listrik kini tidak lagi berada di luar skema pungutan daerah. Setelah kendaraan listrik berbasis baterai ditetapkan sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, besaran beban yang harus dibayar pembeli tidak bisa lagi dipahami sebagai bebas pajak sepenuhnya.
Di Jawa Tengah, kondisi ini membuka ruang bagi pemerintah provinsi untuk menentukan insentif sendiri. Artinya, biaya kepemilikan mobil listrik di wilayah tersebut bisa berbeda dari provinsi lain, karena kebijakan fiskalnya tidak berjalan seragam.
Kasubdit Regident Ditlantas Polda Jawa Tengah, AKBP Prianggo Malau, menegaskan bahwa aturan pokok tetap berada di tangan pemerintah pusat. Namun, urusan pelaksanaan teknis diserahkan kepada pemerintah daerah melalui Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Badan Pendapatan Daerah.
Pembagian kewenangan itu membuat satu jenis kendaraan bisa mendapat perlakuan pajak yang berbeda antarwilayah. Di satu daerah, mobil listrik mungkin memperoleh keringanan lebih besar, sementara di daerah lain insentifnya bisa lebih kecil atau bahkan berbeda bentuk.
Ruang insentif ada di tangan daerah
Kebijakan yang memberi peran lebih besar kepada daerah membuat provinsi tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga penentu arah insentif. Dalam praktiknya, pemerintah provinsi dapat memilih skema yang dianggap sesuai dengan kebutuhan wilayah masing-masing.
Bentuk insentif yang mungkin diberikan juga tidak tunggal. Pemerintah provinsi bisa memberi potongan tarif, atau membebaskan sebagian pajak, tergantung keputusan yang diambil.
Bagi konsumen, dua pos yang paling terasa adalah pajak tahunan dan biaya balik nama kendaraan. Kedua komponen itu sangat dipengaruhi oleh aturan daerah tempat kendaraan didaftarkan, sehingga total biaya kepemilikan bisa berubah cukup signifikan.
Jawa Tengah belum membuka angka resmi
Hingga saat ini, Jawa Tengah belum mengumumkan besaran insentif maupun beban pajak mobil listrik secara pasti. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan daerah masih berada dalam tahap penentuan dan belum masuk ke fase penerapan yang terbuka.
Karena belum ada angka resmi, perhatian kini tertuju pada keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Badan Pendapatan Daerah. Keputusan tersebut akan menentukan apakah mobil listrik tetap terasa ringan dari sisi fiskal atau justru menghadapi beban baru yang perlu dihitung sejak awal.
Situasi ini penting bagi calon pembeli yang sedang mempertimbangkan mobil listrik sebagai kendaraan harian. Harga beli memang menjadi perhatian utama, tetapi pajak tahunan dan biaya balik nama juga ikut membentuk total pengeluaran saat kendaraan mulai digunakan.
Dampaknya ke pasar kendaraan listrik
Perubahan aturan pajak ini berpotensi memengaruhi minat pasar mobil listrik di daerah. Jika insentif yang diberikan cukup besar, biaya kepemilikan bisa turun dan mendorong masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik.
Sebaliknya, bila kebijakan daerah menetapkan pungutan yang lebih tinggi dari perkiraan, biaya awal dan ongkos berjalan mobil listrik bisa ikut naik. Karena itu, arah kebijakan di Jawa Tengah menjadi salah satu penanda penting dalam menilai keseimbangan antara penerimaan pajak dan dorongan terhadap kendaraan ramah lingkungan.
Bagi pembeli, keputusan daerah tidak bisa diabaikan saat menghitung biaya mobil listrik. Selama angka resmi dari Jawa Tengah belum keluar, pasar masih menunggu seberapa jauh kebijakan pajak akan menjaga daya tarik kendaraan listrik di wilayah ini.