Jawa Timur Didorong Naik Di Atas 6 Persen, Pusat Dan Daerah Disatukan Dalam Satu Arah Pembangunan

Jawa Timur kembali mendapat sorotan sebagai wilayah yang dipandang mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Bappenas mendorong provinsi ini mengejar laju di atas 6 persen, dengan catatan bahwa kenaikan tersebut harus selaras dengan penurunan kemiskinan, pembukaan lapangan kerja, dan perbaikan pemerataan.

Arah dorongan itu muncul dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur dan sekaligus selaras dengan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah atau RKP 2027. Di titik ini, pemerintah pusat dan daerah diminta menyamakan target agar hasil pembangunan tidak berhenti pada angka pertumbuhan semata, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat.

Pertumbuhan yang dituntut ikut berkualitas

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menekankan bahwa Jawa Timur tidak cukup sekadar tumbuh tinggi. Menurutnya, kualitas pertumbuhan harus ikut membaik supaya manfaat ekonomi menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat, bukan hanya terlihat di statistik.

Bappenas menilai posisi Jawa Timur sangat penting karena kontribusinya besar di sejumlah sektor utama. Industri, perdagangan, logistik, pertanian, dan jasa menjadi penopang yang membuat provinsi ini punya pengaruh luas terhadap pergerakan ekonomi di wilayah lain.

Jika laju ekonomi Jawa Timur terdorong lebih cepat, dampaknya dinilai dapat merambat ke daerah sekitar di Pulau Jawa maupun luar Jawa. Karena itu, provinsi ini ditempatkan sebagai salah satu mesin penting dalam agenda pembangunan nasional.

Arah kebijakan pusat dan daerah disatukan

Dalam dokumen RKP 2027, proyeksi pertumbuhan nasional dan daerah diarahkan pada kisaran 6,3 hingga 7,5 persen. Arah itu disusun agar tetap sejalan dengan RPJMN 2025–2029 dan menjadi pegangan bersama bagi pemerintah pusat maupun daerah saat menyusun program kerja.

Bappenas menilai pembangunan tidak akan efektif bila pusat bergerak sendiri dan daerah mengambil langkah yang berbeda. Keterpaduan perencanaan menjadi kunci agar program prioritas memiliki arah yang sama dan tidak saling tumpang tindih.

Berikut fokus sinergi yang ditekankan Bappenas:

1. Penyelarasan program pusat dan daerah agar pelaksanaan lebih tertib.
2. Penguatan belanja pembangunan supaya lebih tepat sasaran.
3. Percepatan layanan publik yang mendukung produktivitas warga.
4. Pengawasan hasil pembangunan agar manfaatnya cepat terasa.

Program nasional dan dukungan daerah

Sejumlah program nasional juga masuk dalam perhatian Bappenas karena membutuhkan dukungan daerah agar berjalan efektif. Program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, digitalisasi pendidikan, serta penguatan ekonomi melalui Koperasi Merah Putih disebut akan lebih cepat memberi dampak bila pemerintah daerah menyiapkan kebijakan dan data yang konsisten.

Di sinilah peran pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dinilai penting. Dukungan pelaksanaan di lapangan menentukan apakah program-program tersebut benar-benar mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat atau justru berjalan lambat karena koordinasi yang lemah.

Proyek strategis yang ikut didorong

Selain program sosial dan layanan publik, percepatan proyek strategis di Jawa Timur juga masuk dalam perhatian. Sejumlah agenda seperti infrastruktur air, bendungan, sistem penyediaan air minum, kilang minyak Tuban, pengembangan biofuel, jalan tol, serta kawasan ekonomi khusus di Gresik dan Singasari dinilai punya dampak langsung terhadap pertumbuhan.

Proyek-proyek tersebut dianggap penting karena dapat menekan biaya logistik, memperlancar distribusi barang, serta memperkuat ketahanan energi dan sumber daya air. Dalam jangka menengah, manfaatnya diharapkan terlihat pada naiknya produktivitas dan bertambahnya lapangan kerja.

Gerbangkertosusila dan penguatan data

Kawasan metropolitan Surabaya atau Gerbangkertosusila juga dipandang punya peran besar dalam mendorong ekonomi Jawa Timur. Wilayah yang mencakup Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan itu memiliki basis industri, pelabuhan, perdagangan, dan jasa yang kuat.

Dengan konektivitas yang semakin terhubung, kawasan ini dinilai mampu menarik aktivitas ekonomi baru dan memperkuat posisi Jawa Timur sebagai pusat pertumbuhan. Di saat yang sama, Bappenas menyoroti pentingnya tata kelola data melalui Satu Data Indonesia agar perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan berjalan lebih akurat dan terintegrasi.

Harmonisasi data antara pusat, daerah, dan desa juga dianggap perlu dijaga agar arah pembangunan desa tetap sejalan dengan kebijakan wilayah yang lebih luas. Dengan data yang konsisten, pemerintah dapat membaca kebutuhan daerah lebih tepat dan menyesuaikan langkah kebijakan ketika dibutuhkan.