Pemerintah Kabupaten Jember menempuh cara yang tidak biasa dalam membenahi data kemiskinan ekstrem. Puluhan ribu aparatur sipil negara dikerahkan langsung ke lapangan untuk mencocokkan data dengan kondisi warga, sehingga verifikasi tidak hanya berhenti di meja administrasi.
Langkah itu mendapat apresiasi dari Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono. Saat menerima kunjungan Bupati Jember Muhammad Fawait di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Agus Jabo menilai pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional menjadi kunci agar bantuan sosial benar-benar sampai kepada warga yang berhak.
Di Jember, pengecekan lapangan juga tidak hanya dipakai untuk urusan bantuan sosial. Verifikasi itu sekaligus digunakan untuk mengidentifikasi sasaran Program Perhutanan Sosial dan memvalidasi penerima bantuan pada desil 1.
Agus Jabo menekankan bahwa data harus sesuai dengan kenyataan di lapangan. Menurut dia, langkah pemerintah daerah melakukan pengecekan langsung sangat penting karena seluruh kebijakan bantuan memang menyasar warga yang datanya harus akurat.
Ia juga menyoroti perlunya kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Hal itu, menurut Agus Jabo, berkaitan dengan target nol persen kemiskinan ekstrem yang menjadi instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Di lingkungan Kementerian Sosial, arah kerja yang ditekankan adalah graduasi. Skema ini bertujuan mendorong masyarakat keluar dari ketergantungan bantuan dan naik menjadi lebih mandiri secara sosial maupun ekonomi.
Agus Jabo menyebut seluruh unit di Kemensos bergerak dengan tujuan yang sama, yaitu pengentasan kemiskinan. Karena itu, tugas kementerian tidak berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi juga memastikan penerima bisa naik kelas.
Dari sisi daerah, Bupati Jember Muhammad Fawait menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten menggerakkan puluhan ribu ASN untuk ikut menganalisis data di lapangan. Para petugas tersebut lebih dulu mendapat pelatihan khusus dari Badan Pusat Statistik dan pendamping Program Keluarga Harapan.
Fawait mengatakan seluruh ASN di Jember dilibatkan tanpa pengecualian. Ia juga menyebut pejabat struktural, termasuk penjabat sekretaris daerah, ikut diminta turun agar proses verifikasi berjalan menyeluruh.
Pendekatan itu membuat Jember memilih memperbaiki basis data kemiskinan lewat pengecekan langsung. Pemerintah kabupaten menempatkan langkah ini sebagai cara untuk menemukan kondisi aktual warga penerima manfaat, bukan sekadar mengandalkan data administrasi.
Verifikasi dan validasi yang dilakukan Pemkab Jember masih berlangsung. Proses tersebut diarahkan untuk memperoleh informasi yang akurat tentang status penerima manfaat di wilayah itu.
Pemutakhiran data menjadi penting karena ketepatan data menentukan ketepatan bantuan sosial. Dengan informasi yang lebih presisi, pemerintah dapat menilai apakah seseorang masih layak masuk program bantuan atau sudah perlu diarahkan ke tahap graduasi.
Dalam konteks itu, Jember menjadi salah satu daerah yang aktif menyesuaikan data kemiskinan ekstrem melalui pengecekan lapangan. Langkah tersebut sejalan dengan dorongan Kemensos agar perlindungan sosial tidak hanya berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi juga mendorong kemandirian warga.