Jepang sedang menata ulang fondasi keuangannya agar lebih siap menghadapi arus pembayaran yang bergerak ke sistem on-chain. Partai Demokrat Liberal mendorong stablecoin, simpanan ter-tokenisasi, dan penyelesaian transaksi berbasis blockchain sebagai bagian dari infrastruktur keuangan nasional.
Dorongan ini lahir dari kekhawatiran bahwa Jepang bisa tertinggal dari sistem pembayaran asing yang bergerak lebih cepat. Di saat yang sama, proposal tersebut menempatkan perlindungan terhadap kedaulatan moneter sebagai prioritas, melalui gagasan “kedaulatan keuangan on-chain” yang lebih kuat.
Arah kebijakan lima tahun
Dalam proposal itu, Financial Services Agency diminta menyusun peta jalan lima tahun untuk sektor keuangan. Sektor keuangan juga diusulkan menjadi bidang investasi pertumbuhan ke-18 Jepang.
Dokumen tersebut meminta kejelasan penggunaan stablecoin untuk gaji, pembayaran pajak, pendanaan korporasi, dan transfer lintas negara. Dengan begitu, aset digital itu diposisikan bukan sekadar instrumen uji coba, melainkan bagian dari arus keuangan sehari-hari.
Dukungan politik yang makin formal
Draft proposal tersebut disusun oleh kelompok kerja kebijakan digital di dalam LDP yang dipimpin anggota parlemen Seiji Kihara. Penyusunannya dilakukan setelah serangkaian pertemuan dengan bank, penerbit stablecoin, perusahaan tokenisasi, regulator, dan akademisi sejak Maret.
Proposal itu kemudian disetujui secara resmi oleh Policy Research Council partai pada Selasa. Persetujuan ini menunjukkan bahwa dorongan untuk membawa keuangan on-chain ke dalam kerangka kebijakan nasional kini masuk ke tahap yang lebih serius.
Peran bank sentral dan aturan regional
Selain menyoroti stablecoin, proposal tersebut juga meminta bank sentral Jepang mempelajari simpanan rekening giro yang ditokenisasi, termasuk kemungkinan wholesale CBDC. Pejabat juga diminta meninjau stablecoin yang diterbitkan bank dan penggunaan stablecoin yen lintas negara.
Di sisi lain, dokumen itu mendorong aturan bersama Asia untuk aset ter-tokenisasi, audit, KYC, AML, dan pencegahan pendanaan terorisme. Pendekatan ini menegaskan bahwa Jepang ingin memperluas inovasi tanpa mengendurkan pengawasan atas aliran dana.
Momentum pasar dan tantangan implementasi
Joshua Chu, lawyer, lecturer, dan co-chair Hong Kong Web3 Association, menilai Jepang tidak sedang keluar dari sistem yang ada secara bebas. Menurut dia, Tokyo justru membangun perpindahan uang yang diatur dengan struktur pasar yang dibungkus kode.
Chu juga menilai strategi itu bertumpu pada tumpukan teknologi yang sepenuhnya patuh KYC dan beroperasi 24/7. Ia melihat pendekatan tersebut dapat membuka jalan yang lebih kuat bagi institusi asing dan mengubah modal Jepang yang selama ini banyak mengalir ke luar negeri menjadi keunggulan baru.
Samar Sen, head of international markets di Talos, menilai momentum kebijakan ini sulit diabaikan. Ia menyebut inisiatif stablecoin tiga bank di Jepang sebagai contoh dorongan bank-led yang dapat membawa uji coba menuju infrastruktur nyata.
Namun, Sen juga mengingatkan bahwa Singapura dan Hong Kong sudah lebih dulu bergerak dalam tokenisasi langsung dan aktivitas stablecoin. Menurut dia, Jepang masih punya keunggulan lewat lembaga keuangan besar, pasar modal yang dalam, dan budaya regulasi yang menekankan stabilitas jangka panjang.
Wish Wu, CEO dan co-founder Pharos, melihat persaingan kawasan semakin ketat. Ia menyebut Singapura dan Hong Kong bergerak lebih agresif ke arah komersialisasi, sehingga posisi Jepang akan bergantung pada seberapa cepat kebijakan dan pilot dapat beralih ke penggunaan finansial on-chain dalam skala besar.
Dampak bagi likuiditas dan kebijakan moneter
Al Qureshi, CEO dan co-founder Black Lake, menilai stablecoin dapat menjadi lapisan yang bisa diprogram untuk pergerakan uang dan distribusi likuiditas di Jepang. Ia melihat hal itu berpotensi mempercepat penyelesaian transaksi dan memberi bank jalur baru untuk transmisi kebijakan moneter setelah puluhan tahun suku bunga mendekati nol.
Qureshi menambahkan bahwa keterkaitan bank dan korporasi di Jepang dapat membantu adopsi jika institusi besar bergerak bersama. Meski begitu, ia mengingatkan bahwa sistem lama, proses manual, dan inersia institusional masih bisa memperlambat pelaksanaan.
Max Grabner, head of product di Range, mengatakan regulator masih perlu memperjelas cara bank membukukan stablecoin. Ia juga menilai simpanan ter-tokenisasi memerlukan lapisan clearing bersama antarlembaga agar dapat berjalan mulus.
Grabner melihat ekonomi dan sistem keuangan Jepang yang lebih terbuka sebagai keunggulan dibanding Korea Selatan dan China. Ia juga menambahkan bahwa adopsi aset ter-tokenisasi oleh pihak asing dapat menciptakan permintaan baru terhadap obligasi pemerintah Jepang.