Keputusan pemerintah militer Burkina Faso untuk membubarkan 118 organisasi nonpemerintah dan kelompok masyarakat sipil kembali menyorot menyempitnya ruang kebebasan publik di negara itu. Langkah tersebut membuat sejumlah organisasi kehilangan izin beraktivitas dan menambah daftar pembatasan yang telah diberlakukan sejak junta mengambil alih kekuasaan.
Kementerian Administrasi Wilayah dan Mobilitas menyatakan seluruh organisasi yang dibubarkan tidak lagi boleh menjalankan kegiatan apa pun. Pemerintah menegaskan keputusan itu diambil sesuai ketentuan hukum yang berlaku, meski kebijakan tersebut dipandang banyak pihak sebagai upaya menekan kelompok yang selama ini aktif dalam isu hak asasi manusia.
Ruang sipil makin terikat aturan baru
Pembubaran 118 NGO dan asosiasi itu tidak berdiri sendiri. Dalam periode sebelumnya, pemerintah yang dipimpin Ibrahim Traore juga telah membubarkan semua partai politik, memperketat kerja serikat, dan meningkatkan pengawasan terhadap organisasi masyarakat sipil.
Pola kebijakan tersebut menunjukkan arah yang makin tertutup bagi kritik di luar struktur negara. Aktivitas kelompok independen kini berada di bawah kendali administratif dan hukum yang lebih ketat, sehingga ruang gerak mereka semakin terbatas.
Pemerintah minta organisasi menyesuaikan diri
Menteri Administrasi Wilayah Emile Zerbo meminta para pimpinan organisasi terdampak untuk mengikuti regulasi baru. Ia juga menegaskan bahwa setiap pelanggaran akan diproses sesuai aturan yang berlaku.
Hingga kini, pemerintah belum memaparkan secara rinci pelanggaran apa saja yang dituduhkan kepada masing-masing organisasi. Namun, langkah pembubaran ini mengikuti aturan sebelumnya yang mewajibkan organisasi sipil menyesuaikan diri dengan kerangka hukum baru yang disahkan pada Juli.
Berikut pokok langkah yang diambil pemerintah militer:
- Membubarkan 118 NGO dan asosiasi yang berbasis di Burkina Faso.
- Melarang seluruh aktivitas organisasi yang terdampak.
- Menata ulang kerja kelompok hak asasi, serikat, dan asosiasi sipil.
- Mewajibkan kepatuhan terhadap undang-undang baru yang lebih ketat.
Amnesty sebut ini sebagai serangan terhadap kebebasan berserikat
Amnesty International menilai keputusan itu sebagai “serangan nyata” terhadap kebebasan berserikat. Ousmane Diallo, peneliti senior Amnesty untuk kawasan Sahel, menyebut pembubaran tersebut bertentangan dengan konstitusi Burkina Faso dan tidak sejalan dengan kewajiban hak asasi manusia internasional negara itu.
Diallo juga menilai tindakan pemerintah merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk membungkam masyarakat sipil. Ia menyebut adanya rangkaian kebijakan represif yang disertai intimidasi, pelecehan, penahanan sewenang-wenang, dan penuntutan terhadap pembela hak asasi manusia serta aktivis.
Tekanan yang terus berulang sejak kudeta
Sejak junta berkuasa, pembatasan terhadap kebebasan publik terus bertambah. Pada November lalu, semua NGO nasional dan internasional diperintahkan menutup rekening bank komersial mereka dan memindahkannya ke bank yang dikendalikan negara.
Pada Januari, seluruh partai politik juga dibubarkan setelah tiga tahun penangguhan. Awal pekan ini, Traore bahkan meminta warga untuk “lupakan” demokrasi, pernyataan yang memunculkan kekhawatiran baru tentang arah politik Burkina Faso.
Dalih keamanan yang kerap dipakai
Burkina Faso masih menghadapi ancaman kelompok bersenjata yang terkait dengan al-Qaeda dan ISIL. Dalam situasi itu, NGO yang menerima pendanaan internasional kerap dicurigai pemerintah sebagai pihak yang memata-matai atau berkolusi dengan kelompok bersenjata.
Namun, tuduhan semacam itu berulang kali dikritik pegiat HAM karena dinilai sering dipakai untuk menekan organisasi yang bergerak dalam pemantauan, bantuan kemanusiaan, dan advokasi publik. Dengan pembubaran 118 organisasi ini, jarak antara pemerintah militer dan masyarakat sipil di Burkina Faso kembali melebar di tengah pengawasan yang semakin ketat terhadap aktivitas politik dan sosial.
