Pemerintah menilai penanganan sampah tidak bisa bergantung pada satu pendekatan saja. Dari rumah tangga hingga industri, kebutuhan alat dan sistem pengolahan sampah berbeda sehingga perguruan tinggi diminta ikut mempercepat lahirnya teknologi yang bisa dipakai langsung di lapangan.
Seruan itu menguat dalam Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains dan Teknologi Indonesia atau KSTI 2026 hari kedua di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa persoalan sampah membutuhkan kerja sama lintas pihak, bukan dikerjakan pemerintah sendirian.
Teknologi dari skala mikro sampai besar
Zulkifli menyebut kebutuhan pengolahan sampah di Indonesia sangat beragam. Menurut dia, ada teknologi yang sederhana untuk skala kecil dan ada pula yang lebih rumit untuk kebutuhan yang lebih besar, termasuk sektor industri.
Ia menegaskan pemerintah membutuhkan dukungan perguruan tinggi karena tidak semua perangkat bisa dirancang dan diselesaikan sendiri oleh kementerian. Dalam forum itu, Zulkifli mengatakan, “Kalau kita ingin menyelesaikan sampah, semuanya perlu ada alatnya, mulai teknologi yang sederhana sampai yang rumit. Dan itu tidak mungkin kami yang kerjakan. Oleh karena itu, kami meminta kerja sama dengan perguruan tinggi.”
Permintaan tersebut menempatkan kampus sebagai mitra strategis dalam penyediaan inovasi. Harapannya, hasil riset tidak berhenti pada prototipe, tetapi berubah menjadi alat dan sistem yang dapat dipakai oleh daerah.
Instruksi presiden dan dorongan hilirisasi riset
Langkah percepatan ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden meminta implementasi teknologi pengolahan sampah skala mikro dari perguruan tinggi dipercepat agar manfaatnya terasa lebih luas.
Teknologi mikro itu diposisikan sebagai pelengkap fasilitas waste to energy skala besar yang sudah ada. Dengan pendekatan ini, penanganan sampah diharapkan tidak hanya terpusat pada fasilitas besar, tetapi juga menjangkau desa dan kelurahan.
Di forum yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyatakan kesiapan jajarannya untuk menjawab tantangan tersebut. Melalui program Diktisaintek Berdampak, ia menegaskan riset kampus harus masuk tahap hilirisasi agar berubah menjadi produk inovasi yang siap digunakan publik.
Masalah sampah dari hulu ke hilir
Pendekatan ini dinilai penting karena sumber persoalan sampah sering kali muncul dari titik paling dekat dengan masyarakat. Jika teknologi skala mikro bisa diterapkan di tingkat rumah tangga, desa, atau kelurahan, beban pengolahan di tahap berikutnya bisa ikut berkurang.
Pemerintah berharap solusi kampus mampu menjawab kondisi lapangan yang berbeda-beda. Dari rumah hingga industri, perangkat yang dibutuhkan tidak sama, sehingga inovasi harus menyesuaikan kebutuhan wilayah dan skala penanganan.
Dengan begitu, teknologi yang lahir dari perguruan tinggi tidak hanya menjadi hasil kajian ilmiah, tetapi juga instrumen yang bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Pemerintah menempatkan kampus sebagai bagian penting dari ekosistem solusi, terutama untuk persoalan yang menuntut inovasi praktis dan cepat diterapkan.
Transformasi lain di sektor pangan
Di luar isu sampah, Zulkifli juga memaparkan transformasi yang sedang berjalan di sektor pangan. Pemerintah saat ini menyederhanakan regulasi agar kebijakan di lapangan bisa dijalankan lebih cepat.
Sejumlah langkah yang disebut tengah berlangsung mencakup reformasi distribusi pupuk bersubsidi, penetapan harga pembelian gabah atau HPP untuk kesejahteraan petani, serta penguatan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Seluruh agenda itu menunjukkan kecepatan eksekusi menjadi fokus utama pemerintah di berbagai sektor.
Dalam kerangka tersebut, kerja sama dengan perguruan tinggi dipandang penting agar inovasi tidak berhenti di ruang riset. Pemerintah ingin hasil penelitian kampus hadir sebagai solusi nyata, termasuk untuk pengolahan sampah dari skala kecil hingga besar.