Kekuatan demokrasi di Indonesia kini tidak hanya diuji oleh prosedur politik, tetapi juga oleh menguatnya praktik kartelisasi yang membuat keputusan publik makin jauh dari warga. Dalam pembacaan Arie Sujito, kondisi itu membuka ruang bagi neo-otoritarianisme yang bergerak di balik aturan formal, namun tetap menekan partisipasi masyarakat secara nyata.
Peringatan itu disampaikan Arie dalam forum Konferensi Republik di Gadjah Mada University Club. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni UGM itu menilai gejala kemunduran demokrasi perlu dibaca serius karena ruang politik kian tertutup.
Keputusan publik makin menjauh dari warga
Arie melihat salah satu persoalan paling menonjol ada pada cara partai-partai bekerja. Menurut dia, partai politik semakin sibuk mengejar kepentingan pragmatis jangka pendek sehingga proses deliberasi bersama rakyat melemah.
Dalam situasi seperti itu, kebijakan publik tidak lagi lahir dari perdebatan yang terbuka. Keputusan penting justru berpindah ke ruang-ruang yang tidak terlihat oleh publik, sehingga negara terasa makin dikendalikan oleh kepentingan yang sempit.
Dampaknya, jarak antara warga dan pengambil keputusan makin lebar. Aspirasi publik pun berisiko hanya menjadi latar, bukan dasar utama dalam penyusunan kebijakan.
Neo-otoritarianisme bergerak lewat kanal formal
Arie menilai kemunduran yang terjadi tidak berdiri sendiri. Ia membaca ada gejala neo-otoritarianisme yang bekerja di balik koridor hukum formal, tetapi tetap menekan keterlibatan warga.
Pola itu, menurut dia, muncul secara sporadis melalui teror dan bentuk-bentuk reproduksi kuasa lain. Karena bergerak di ruang formal, gejala tersebut tidak selalu tampak sebagai penindasan langsung, namun efeknya tetap mengurangi ruang partisipasi publik.
Pembacaan ini membuat persoalan demokrasi tidak cukup dilihat dari sisi prosedur saja. Yang ikut menentukan adalah sejauh mana warga masih punya daya untuk mengawasi dan memengaruhi kekuasaan.
Masyarakat sipil di tengah polarisasi digital
Selain partai politik, Arie juga menyoroti kondisi masyarakat sipil yang melemah di tengah polarisasi dan fragmentasi digital. Ia menilai keadaan itu membuat gerakan sipil tidak solid ketika berhadapan dengan kekuasaan.
“Ketika civil society terfragmentasi, posisi tawar dia terhadap kekuasaan menjadi lemah,” ujar Arie.
Karena itu, ia menekankan bahwa konsolidasi sipil tidak boleh berhenti pada fase awal transisi demokrasi. Bagi dia, demokrasi hanya bisa bertahan bila warga tetap terhubung, terorganisasi, dan mampu menjaga pengawasan terhadap kekuasaan dari waktu ke waktu.
Aktivis, kekuasaan, dan orientasi perubahan
Arie juga menyinggung gejala sebagian aktivis yang kemudian masuk ke lingkaran kekuasaan. Ia menyayangkan bila perpindahan itu tidak membawa agenda perubahan yang substantif, melainkan justru membuat mereka larut dalam kenyamanan birokrasi.
Meski begitu, ia meminta persoalan tersebut dibaca sebagai refleksi bersama, bukan bahan untuk saling menghakimi. Fokus utamanya tetap pada pentingnya menjaga arah perubahan agar tidak menjauh dari kepentingan publik.
Dari sudut pandangnya, masalah demokrasi tidak berhenti pada institusi politik semata. Ada juga soal etika gerakan dan konsistensi mereka yang sebelumnya berada di luar kekuasaan.
Kampus, akar rumput, dan aliansi lintas sektor
Untuk menahan kemunduran itu, Arie mendorong penguatan gerakan dari akar rumput. Ia menilai demokrasi yang sehat tidak bisa bergantung hanya pada pemilu lima tahunan.
Demokrasi substantif, menurut dia, memerlukan warga yang aktif, kritis, dan berdaya setiap hari. Karena itu, ruang diskusi di kampung, kampus, dan serikat pekerja perlu dihidupkan kembali agar partisipasi tidak padam.
Arie juga mengajak mahasiswa, petani, buruh, dan unsur masyarakat sipil lain membangun aliansi lintas sektor. Kerja bersama seperti itu dinilai penting untuk mengembalikan kontrol publik dalam pemerintahan.
Di saat yang sama, ia meminta perguruan tinggi kembali menjalankan fungsi pengawas kekuasaan. Kampus, menurut dia, tidak boleh hanya menjadi pabrik tenaga kerja, melainkan harus menjadi benteng moral dan intelektual yang berani menyuarakan kebenaran.
Dalam pandangan Arie, pendidikan tinggi memikul tanggung jawab besar terhadap kualitas demokrasi. Kampus perlu melahirkan nalar kritis yang berpihak pada kepentingan publik agar demokrasi tidak berubah menjadi cangkang kosong tanpa isi.
