Target pembangkit listrik tenaga surya 100 gigawatt masih punya jarak besar dengan kemampuan produksi panel surya di dalam negeri. Dewan Energi Nasional menilai kapasitas industri nasional baru berada di sekitar 5,8 GW per tahun, sehingga kebutuhan untuk program sebesar itu belum bisa dipenuhi cepat jika hanya mengandalkan pasokan lokal.
Anggota DEN Sripeni Inten Cahyani menyebut kapasitas itu memang bisa lebih besar jika pabrikan di Batam dihitung penuh. Dengan kontribusi Batam yang disebut sekitar 6 GW dan selama ini banyak menyasar ekspor, total pasokan nasional berpotensi naik menjadi sekitar 11 GW per tahun.
Kapasitas industri masih belum mengejar kebutuhan
Dengan hitungan tersebut, Sripeni memperkirakan penyediaan panel surya untuk target 100 GW tetap membutuhkan waktu sekitar satu dekade. Ia menegaskan bahwa bila hanya memakai produksi nasional, angka 100 dibagi 10 atau 11 tetap menunjukkan rentang waktu sekitar 10 tahun.
Kondisi itu memperlihatkan bahwa kapasitas industri dalam negeri masih jauh dari kebutuhan proyek energi surya skala besar. Di Indonesia sendiri terdapat sekitar 25 pabrikan panel surya yang aktif, tetapi total produksinya belum sebanding dengan dorongan pemerintah untuk memperluas pembangkit listrik tenaga surya secara masif.
Pasokan yang ada saat ini juga belum cukup untuk langsung mengikuti percepatan program nasional. Meski industri lokal telah berjalan, kemampuan produksinya masih terbatas dibanding kebutuhan panel untuk membangun pembangkit dengan skala sangat besar.
PLTS tidak bisa disamaratakan
DEN menilai pengembangan PLTS perlu disesuaikan dengan karakter masing-masing proyek. Untuk wilayah terpencil, sistem mikrogrid dan offgrid dinilai lebih cocok karena bisa memaksimalkan Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN.
Sementara itu, proyek PLTS skala utilitas besar membutuhkan infrastruktur yang lebih kompleks. Dalam skema seperti ini, produk lokal tetap dapat digunakan, tetapi harus menyesuaikan spesifikasi teknis dan skala proyek yang lebih besar.
Sripeni menilai pemerintah perlu memakai dua pendekatan, yakni TKDN untuk utilitas dan TKDN untuk daerah terpencil. Menurut dia, lokalisasi produksi lebih realistis bila diterapkan pada proyek tertentu tanpa mengabaikan kebutuhan pasar yang lebih luas.
Pembagian target nasional
Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menjelaskan bahwa pengembangan PLTS nasional dibagi menjadi dua kelompok besar. Targetnya mencakup 89,1 gigawatt peak atau GWp yang tersambung ke jaringan PLN dan 11,7 GWp untuk sistem non-PLN yang bekerja secara mandiri.
Sistem non-PLN itu juga akan didukung baterai penyimpanan energi atau BESS sebesar 21,8 GWh. Pembagian ini menunjukkan bahwa perluasan PLTS tidak hanya menyasar pembangkit besar, tetapi juga sistem mandiri di wilayah yang belum terhubung dengan jaringan utama.
Pemerintah disebut memprioritaskan pembangunan awal sebesar 13 GW di wilayah yang sudah memiliki infrastruktur distribusi listrik. Langkah tersebut dinilai lebih mudah dijalankan karena jalur penyaluran listrik sudah tersedia.
Program desa mulai berjalan
Penerapan listrik desa mulai dirasakan di sejumlah wilayah terpencil, termasuk Pulau Sakala dan Pulau Karamaian. Dua lokasi itu sebelumnya bergantung pada pembangkit diesel sebelum beralih menggunakan tenaga surya mandiri.
Qodari mengatakan pasokan listrik dari PLTS lebih stabil untuk daerah yang sulit dijangkau bahan bakar fosil. Ia juga menyebut sistem ini lebih ramah lingkungan sekaligus lebih hemat biaya dibanding penggunaan diesel.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto meminta pembangunan 100 GW tenaga surya dipercepat. Dalam Sidang Kabinet Paripurna, Prabowo menyampaikan target itu harus selesai dalam dua tahun ke depan, atau setara 100.000 megawatt yang dikebut sebagai sumber energi alternatif nasional.
Dorongan tersebut membuat jarak antara ambisi pembangunan dan kesiapan industri panel surya lokal terlihat semakin jelas. Selama kapasitas produksi nasional masih terbatas, percepatan target 100 GW akan tetap bergantung pada optimalisasi pabrik dalam negeri, pemanfaatan kapasitas Batam, dan pembagian proyek yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
