Operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP mulai didorong masuk ke tahap kerja nyata, bukan berhenti di urusan pembentukan badan hukum. Kementerian Koperasi menempatkan langkah ini sebagai bagian penting agar koperasi benar-benar bergerak sebagai penggerak ekonomi di desa dan kelurahan.
Dorongan itu dibahas dalam rapat koordinasi nasional di Jakarta yang mempertemukan kepala dinas koperasi dari provinsi dan kabupaten/kota bersama para pemangku kepentingan. Forum tersebut diarahkan untuk menyatukan langkah agar operasionalisasi KDKMP berjalan tertib, terarah, dan tidak hanya selesai di sisi administrasi.
Kemenkop menekankan bahwa koperasi ini harus hadir dengan fungsi ekonomi yang jelas di lapangan. Perannya mencakup menjual kebutuhan pokok, menyerap hasil produksi masyarakat, dan menyalurkan program pemerintah pusat.
Arah tersebut membuat KDKMP diposisikan sebagai simpul perekonomian di tingkat desa dan kelurahan. Jika berjalan efektif, koperasi diharapkan memberi dampak langsung pada aktivitas warga sekaligus rantai distribusi di daerah.
Tahap awal operasional dimulai di dua provinsi
Peresmian operasionalisasi KDKMP tahap pertama akan dimulai di Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan total 1.061 unit. Simbolisasi peresmian dijadwalkan berlangsung di KDKMP wilayah Nganjuk, Jawa Timur, sebagai penanda dimulainya pengoperasian di lapangan.
Di saat yang sama, pembangunan KDKMP secara nasional terus berlangsung. Hingga Rabu, 13/5/2026, tercatat 37.327 unit sedang dan telah dibangun di seluruh Indonesia.
Dari jumlah itu, 8.927 unit sudah rampung 100 persen berikut gerai, gudang, dan sarana perlengkapan lainnya. Data tersebut menunjukkan bahwa proses pembentukan fisik dan kelembagaan berjalan bersamaan dengan persiapan menuju operasional.
Dukungan daerah jadi penentu
Kemenkop memberi apresiasi kepada pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga lain yang ikut mengawal program strategis nasional ini. Dukungan lintas sektor dinilai penting karena pembentukan KDKMP membutuhkan kerja bersama dari pusat hingga daerah.
Ferry menegaskan bahwa keberhasilan membentuk badan hukum KDKMP tidak lepas dari keterlibatan para kepala dinas koperasi di seluruh Indonesia. Ia juga menyoroti pentingnya menjaga konsistensi dukungan saat program memasuki fase operasional yang jauh lebih kompleks.
Karena itu, sinergi nasional menjadi salah satu syarat utama agar koperasi tidak berhenti sebagai dokumen legal atau bangunan fisik semata. Kemenkop ingin KDKMP benar-benar bekerja untuk perekonomian masyarakat.
Payung hukum untuk mempercepat kerja lapangan
Untuk menopang operasionalisasi, Kemenkop menyebut Instruksi Presiden akan segera diterbitkan sebagai pedoman lintas sektor. Draf Inpres tersebut sudah disampaikan ke Kementerian Sekretariat Negara.
Isi draf itu memuat arah percepatan operasionalisasi KDKMP yang melibatkan banyak kementerian dan lembaga. Di dalamnya juga ada pembahasan mengenai model bisnis, rekrutmen sumber daya manusia untuk operasional, serta sistem informasi manajemen.
Kerangka tersebut disiapkan agar setiap koperasi memiliki dasar kerja yang seragam. Dengan begitu, KDKMP diharapkan bisa segera menjalankan fungsi ekonominya secara efektif di daerah masing-masing.
Target besar di depan mata
Kemenkop menilai keberhasilan 83.000 KDKMP beroperasi dengan baik akan menjadi capaian besar bagi Indonesia. Jika target itu terwujud, Indonesia disebut berpeluang menjadi negara dengan jumlah koperasi desa yang sukses beroperasi paling besar di dunia.
Ferry menyebut capaian itu sebagai tonggak sejarah pembangunan ekonomi rakyat. Ia menekankan bahwa koperasi harus kembali menjadi instrumen utama pembangunan ekonomi sesuai konstitusi dan berperan memperkuat kemandirian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Dengan dorongan operasional, dukungan daerah, dan payung hukum yang disiapkan, KDKMP diarahkan untuk menjadi lebih dari sekadar program pembentukan badan hukum. Koperasi ini ditargetkan menjadi mesin ekonomi yang menghubungkan kebutuhan warga, produksi masyarakat, dan program pemerintah dalam satu sistem yang berjalan efektif.
