Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta evaluasi program Makan Bergizi Gratis atau MBG tidak berhenti di meja pemerintah pusat. Menurut dia, pemerintah daerah justru perlu dilibatkan langsung karena paling dekat dengan kondisi sekolah, keluarga, dan kebutuhan pangan di lapangan.
Luthfi menilai pelaksanaan MBG harus dibaca secara lebih utuh, bukan hanya dari sisi berapa banyak makanan yang tersalurkan. Ia menekankan bahwa menu, keamanan pangan, sertifikasi halal, dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau SLHS juga harus masuk dalam pembahasan evaluasi.
Pernyataan itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden Batch II Provinsi Jawa Tengah 2026 di Lorin Hotel Surakarta. Dalam forum tersebut, Luthfi menegaskan bahwa meski MBG merupakan program pemerintah pusat, daerah tetap memiliki peran aktif untuk menilai jalannya program.
Ia juga meminta pemerintah provinsi serta kabupaten/kota di Jawa Tengah memiliki rasa tanggung jawab bersama terhadap program tersebut. Karena itu, satuan tugas di tingkat kabupaten/kota diminta turun lebih serius untuk mengawal pelaksanaan MBG di wilayah masing-masing.
Menu Tidak Bisa Dipukul Rata
Salah satu perhatian utama Luthfi ada pada menu MBG yang menurutnya tidak bisa diseragamkan untuk semua daerah. Setiap wilayah memiliki ketersediaan bahan pangan, kebiasaan konsumsi, dan karakteristik anak yang berbeda.
Perbedaan itu membuat pendampingan dari Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TP PKK dinilai penting. Luthfi menilai PKK bisa membantu melihat kesesuaian menu, kebiasaan makan anak, dan penerimaan makanan oleh peserta didik.
Ia mencontohkan pendampingan PKK dalam MBG di Solo sebagai pola yang bisa diterapkan di daerah lain. Menurut dia, pendekatan para ibu lebih dekat dengan kebutuhan anak sehingga dapat memperkuat pelaksanaan program di lapangan.
Pengawasan Mutu Jadi Bagian dari Evaluasi
Dorongan agar daerah ikut dilibatkan juga berkaitan dengan pengawasan mutu pelaksanaan program. Luthfi menilai keamanan pangan harus diperiksa bersamaan dengan komposisi menu agar pembahasan evaluasi tidak terpecah.
Selain itu, sertifikasi halal dan SLHS ditempatkan sebagai bagian yang tidak boleh diabaikan. Dengan begitu, evaluasi MBG tidak hanya berhenti pada jumlah makanan yang sampai ke peserta didik, tetapi juga pada kelayakan dan keamanan produk yang mereka terima.
Pendekatan seperti itu membuat pemerintah daerah bukan sekadar pelaksana program. Daerah juga menjadi pihak yang membaca kebutuhan lokal dengan lebih rinci karena paling dekat dengan sekolah, keluarga, dan ketersediaan bahan pangan.
Satgas Daerah Diminta Lebih Aktif
Di tingkat pelaksanaan, Luthfi meminta satuan tugas kabupaten/kota lebih aktif mengawal MBG. Satgas disebut perlu memastikan program berjalan sesuai kebutuhan wilayah, termasuk saat menghadapi perbedaan bahan pangan dan pola konsumsi masyarakat setempat.
Ia ingin pelaksanaan MBG di Jawa Tengah tidak dinilai dari distribusi semata. Penerimaan anak terhadap makanan, kesesuaian menu, serta standar kebersihan dan kehalalan juga harus ikut dijaga agar program berjalan lebih tepat sasaran.
Dengan melibatkan pemerintah daerah, TP PKK, dan satgas di kabupaten/kota, evaluasi MBG diarahkan menjadi lebih menyeluruh. Cara ini diharapkan membuat program pangan bergizi tersebut semakin selaras dengan kondisi lapangan dan kebutuhan anak di tiap wilayah.
Source: www.jpnn.com
