Kementerian Sosial menyalurkan bantuan senilai Rp2.627.214.435 kepada 1.430 warga kelompok rentan di Sentra Paramita Mataram, Nusa Tenggara Barat. Bantuan itu diberikan melalui skema ATENSI yang menyasar warga yang kerap luput dari layanan sosial maupun administrasi.
Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menyerahkan langsung bantuan tersebut kepada para penerima manfaat. Sasaran utamanya adalah warga yang membutuhkan rehabilitasi sosial, termasuk penyandang disabilitas, keluarga tidak mampu, serta mereka yang belum memiliki dokumen kependudukan dan administrasi sipil yang lengkap.
Fokus pada warga yang sulit terjangkau
Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa bantuan ATENSI memang dirancang untuk kelompok rentan yang menghadapi banyak hambatan dalam kehidupan sehari-hari. Hambatan itu bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal akses administratif yang membuat mereka tidak mudah mendapatkan layanan negara.
Ia menyebut ada keluarga yang belum mampu menebus ijazah anak, bahkan ada pula yang belum memiliki surat nikah dan kartu keluarga. Kondisi seperti ini membuat bantuan sosial di NTB tidak hanya berbentuk dukungan material, tetapi juga pendampingan untuk membuka jalan menuju pengakuan administratif.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan sosial tidak selalu berhenti pada pemberian barang atau layanan sesaat. Dalam banyak kasus, warga membutuhkan bantuan yang menyentuh akar persoalan agar mereka bisa masuk ke sistem layanan publik secara penuh.
Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan penerima
Bantuan yang disalurkan pada kegiatan di Mataram tidak dibuat seragam karena kebutuhan tiap penerima berbeda. Di antara bentuk bantuan yang diberikan adalah operasi katarak untuk 500 orang yang dilayani di RS Mandalika dan RSUD Bima, khitanan massal bagi 100 anak, serta alat bantu untuk 100 penyandang disabilitas.
Kemensos juga menyalurkan program tebus ijazah bagi 24 penerima manfaat. Selain itu, ada rumah sejahtera terpadu dan layanan isbat nikah untuk pasangan yang belum memiliki dokumen legal pernikahan.
Rangkaian bantuan itu memperlihatkan bahwa urusan sosial di NTB dipandang secara lebih luas. Pemerintah tidak hanya merespons kebutuhan dasar, tetapi juga kesehatan, kependudukan, perlindungan disabilitas, dan pemberdayaan warga.
Pendampingan dokumen menjadi bagian penting
Salah satu momen yang mendapat perhatian dalam kegiatan tersebut adalah pendampingan administrasi untuk pasangan Awaludin dan istrinya. Gus Ipul mendampingi langsung pengurusan surat nikah dan kartu keluarga bagi pasangan yang disebut telah menikah selama 23 tahun namun belum memiliki dokumen resmi.
“Mereka sudah menikah 23 tahun. Sebelumnya tidak punya surat nikah, sebelumnya tidak punya KK,” ujar Gus Ipul. Proses itu dibantu oleh Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos sebagai bagian dari layanan terpadu kepada warga rentan.
Langkah tersebut memperlihatkan bahwa layanan sosial juga mencakup upaya menguatkan posisi warga secara hukum dan administratif. Dokumen resmi menjadi syarat dasar untuk mengakses berbagai layanan publik lain yang selama ini sulit dijangkau oleh sebagian warga.
Pemerintah menyisir warga yang selama ini tidak terlihat
Gus Ipul menilai masih banyak keluarga di pelosok yang kesulitannya tidak tampak di ruang publik. Hambatan sosial, psikologis, dan geografis kerap membuat mereka tidak mampu menyampaikan kebutuhan kepada pemerintah, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan yang lebih aktif.
“Yang penting hari ini, kita diajak oleh Presiden untuk membantu mereka yang tidak terlihat,” kata Gus Ipul. Ia menambahkan bahwa Kemensos diminta lebih proaktif agar kelompok yang luput dari perhatian bisa benar-benar dijangkau.
Dalam kegiatan yang sama, Mensos juga meninjau fasilitas pendidikan di Sekolah Rakyat. Ia mengapresiasi perkembangan para siswa yang dinilai semakin percaya diri, lebih komunikatif, dan mulai menunjukkan bakat mereka setelah beberapa bulan mengikuti program.
Acara penyaluran bantuan di Mataram turut dihadiri jajaran Kemensos, Pemerintah Provinsi NTB, dan perwakilan tokoh masyarakat setempat. Kehadiran berbagai pihak itu menunjukkan bahwa upaya memperkuat layanan sosial di NTB memerlukan kerja bersama agar bantuan benar-benar sampai kepada warga yang paling membutuhkan.