Menteri Kesehatan Kenya memerintahkan penghentian pembangunan pusat karantina Ebola yang direncanakan untuk warga Amerika. Langkah itu muncul setelah proyek tersebut tetap berjalan meski sebelumnya sudah ada putusan pengadilan yang menghentikannya.
Keputusan ini menambah tekanan pada proyek yang sejak awal memicu penolakan warga dan sengketa hukum. Di sisi lain, rencana tersebut juga dikaitkan dengan upaya Amerika Serikat memperkuat kesiapsiagaan Ebola di Kenya melalui pendanaan US$13,5 juta.
Perintah pengadilan yang sempat diabaikan
Pada Mei, pengadilan tinggi telah memerintahkan agar pembangunan dihentikan sampai ada keputusan atas gugatan dari Law Society of Kenya dan Katiba Institute. Kedua pihak itu menilai sistem kesehatan Kenya yang rapuh belum siap menghadapi kemungkinan wabah Ebola.
Meski ada perintah itu, pembangunan tetap berlanjut. Situasi tersebut memicu protes warga, dan tiga orang dilaporkan tewas dalam unjuk rasa yang terjadi.
Permintaan maaf menteri di hadapan pengadilan
Aden Duale menghadiri sidang penghinaan pengadilan setelah sebelumnya diperintahkan datang untuk mendengar putusan hukuman. Dalam sidang itu, ia meminta maaf dan mengatakan tidak pernah berniat “mengabaikan, merusak, atau menentang” perintah pengadilan.
Pengadilan menerima permintaan maaf tersebut dan tidak menjatuhkan tindakan lanjutan terhadapnya. Duale juga membela proyek pusat karantina itu dan menyebut kekhawatiran warga sekitar tidak berdasar.
Alasan proyek menuai penolakan
Rencana fasilitas ini menjadi sorotan karena pemerintah Amerika Serikat disebut ingin menempatkan warga Amerika yang terpapar Ebola saat berada di luar negeri ke pusat baru di Kenya, alih-alih memulangkan mereka. Rencana itu membuat sebagian warga menilai proyek tersebut berisiko bagi lingkungan sekitar.
Duale menolak kekhawatiran itu dan menyatakan ketakutan bahwa fasilitas di Laikipia dapat menjadi jalur masuk Ebola ke komunitas sekitar tidak memiliki dasar ilmiah. Di tengah argumen kesehatan, proyek yang semula digadang-gadang sebagai bagian dari kesiapsiagaan justru berubah menjadi sumber ketegangan hukum dan sosial di Kenya.
